Gugatan Pemilik Miras Ilegal di Papua Dikabulkan

Jayapura: Pengadilan Negeri Jayapura mengabulkan gugatan praperadilan perusahaan PT Sumber Makmur Jayapura (PT SMPJ) terhadap Pomdam XVII/Cendrawasih. TNI dinilai bersalah lantaran menyita dua kontainer berisi 1.200 minuman keras (miras) ilegal milik PT SMJP.

Kapendam XVII/Cen Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan, putusan praperadilan dibacakan pada Jumat, 21 September di PN Klas I A Jayapura. Dalam kasus ini, Pomdam XVII/Cendrawasih menjadi termohon 1 dan Satpol PP Jayapura sebagai termohon 2.

“Putusan sidang PN tersebut menyatakan perbuatan termohon 1 adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta menolak ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon,” kata Aidi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 September 2018.

Hakim praperadilan juga memerintahkan Satpol PP Jayapura segera mengembalikan miras ilegal milik PT SMPJ, serta memerintahkan kepada dua tergugat membayar biaya perkara. Aidi kecewa atas putusan ini. Ia menilai hakim tunggal praperadilan tidak mempertimbangkan kelemahan gugatan yang ada dalam berkas penolakan yang telah dijabarkan TNI.

“Pemohon tidak dapat menunjukan bukti surat asli, Surat Izin Tempat Usaha nomor :503/05440/PM & PTSP masa berlaku hingga 23 September 2018 dan 23 September 2019,” jelas Aidi.

Aidi juga menilai PT SMJP tidak dapat menunjukan bukti surat yang asli dari Surat Penunjukkan Sub-Distributor dari PT Sinar Makmur Timur Distibutor Nomor: 006/SPP/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017. PT SMJP juga tidak dapat menunjukkan Surat Penunjukan dari PT Delta Jakarta Tbk sebagai Distributor No. 010/L.SP-Distributor/Dirs/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

“Ironis, saat Kodam berupaya membantu menegakkan aturan, menyelamatkan orang kepentingan bahkan masa depan orang  banyak dari kejahatan peredaran miras ilegal, malah digugat,” ungkapnya.

Aidi menjelaskan sikap Pomdam yang menyita ribuan botol miras ilegal itu semata guna menyelamatkan warga Papua dari bahaya yang ditimbulkan miras. Langkah itu juga mengacu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua dan pakta integritas yang diteken hampir seluruh pejabat di Papua.

“Namun ternyata Perda Provinsi Papua hanya sekedar retorika tanpa makna, nyatanya tidak bisa dipakai atau diaplikasikan di lapangan,” ucap alumni Akmil 1996 ini.

Menurut dia, masalah miras di Papua adalah tanggung jawab bersama. Ia khawatir putusan ini akan berdampak terhadap peredaran miras ilegal di Papua pada masa mendatang. 

“Jika seperti ini, barang ilegal yang di depan mata tidak perlu lagi diendus, diintai, di sweeping dan lain sebagainya. Atau apakah aparat yang berwewenang hanya membiarkan barang tersebut beredar bebas ke masyarakat?” kata Aidi.

(AGA)

Mendagri: ASN Jangan Ikut Kepala Daerah Dukung Mendukung Capres

Samarinda: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dengan kepala daerah dalam dukung-mendukung calon presiden pada Pilpres 2019.

“Kepala daerah itu jabatan politis yang saat pencalonannya didukung partai
politik, jadi sah-sah saja kalau menyatakan sikap dukungan untuk capres.
Nah, kalau ASN (aparatur sipil negara) aturannya jelas, harus netral
seperti TNI dan Polri,” kata Tjahjo di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, 22 September 2018. 

Tjahjo Kumolo hadir di Samarinda untuk melantik Deputi Bidang Pengelolaan
Infrastruktur Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Restuardy Daud sebagai sebagai Penjabat Gubernur Kaltim. Restuardy mengisi sementara posisi lowong Gubernur Kaltim yang ditinggalkan Awang Faroek Ishak, karena mengundurkan diri untuk maju dalam pencalonan
anggota DPR RI pada Pemilu 2019.

“Sekali lagi saya ingatkan seluruh ASN untuk tidak terlibat dukung-mendukung atau menjadi tim pemenangan capres, karena sanksinya sangat jelas. Untuk kepala daerah yang terlibat tim kampanye, aturanya juga jelas yakni harus cuti saat ikut kampanye,” tegasnya.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah kepala daerah, baik gubernur/wagub, bupati/wabup dan wali kota/wawali mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan capres yang akan berkompetisi pada Pilpres 2019.

Seperti di Sumatera Barat ada sepuluh kepala daerah yang mendeklarasikan
dukungan capres, begitu pula di Jawa Barat sebanyak 22 kepala daerah
melakukan hal yang sama, dan beberapa kepala daerah di provinsi lain.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dua pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2018, masing-masing Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin (nomor urut 1) dan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno (nomor urut 2).

Dalam sambutan saat pelantikan penjabat gubernur Kaltim, Tjahjo Kumolo
mengingatkan semua pendukung capres untuk berkampanye secara santun dengan beradu program dan gagasan, tidak justru berkampanye negatif dengan menebar kebencian yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas keamanan.

“Jadi, mari kita lawan model-model kampanye yang seperti itu (kampanye
negatif). Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini juga tidak ada masalah,
mesra-mesra saja,” katanya.

(ALB)

Kemenko PMK Berkomitmen Kawal Kemajuan Rehab-Rekob NTB

Lombok: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengawal kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengawalan tersebut harus dilakukan agar implementasi kebijakan penanganan bencana dapat berjalan sesuai harapan.

“Ini adalah fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang menjadi kewenangan Kemenko PMK,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Y. B. Satya Sananugraha dalam keterangan tertulis, Jumat 21 September 2019.

Satya mengungkapkan penyusunan daftar kebutuhan rencana aksi rehab-rekon dengan melibatkan kementerian/lembaga telah dilaksanakan pada pekan lalu di kantor Kemenko PMK.

Dalam rapat itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara koordinator pembangunan di lapangan dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

“Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2018 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang ada dalam Inpres untuk mendukung secara maksimal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Seskemenko PMK.
 
Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, menambahkan list kebutuhan yang sudah dibuat harus segera ditindaklanjuti. Di mana pembangunan perumahan harus rampung pada akhir Maret 2019.

“Selain akuntabilitas, kami juga menekankan pentingnya target. Untuk fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan ekonomi harus sudah berjalan normal pada Desember 2018. ,” ungkap Seskemenko PMK dalam Rakor yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah berharap hunian sementara (huntara) untuk masyarakat yang terdampak gempa segera rampung pada Oktober nanti.

“Saya menyampaikan pesan Pak Presiden RI mudah-mudahan huntara untuk masyarakat NTB segera jadi pada bulan Oktober,” katanya.

Hingga 19 September lalu, sebanyak 17.970 rumah sudah dibongkar dan 12.721 rumah siap bangun. Selanjutnya, 172 rumah ibadah sudah dibongkar dan 122 rumah ibadah siap bangun. Kemudian 66 tempat pendidikan sudah di bongkar dan 61 siap bangun.

Adapun total bongkar sudah mencapai 52.22 persen dan siap bangun 36.96 persen. Turut hadir dalam rakor tersebut Gubernur NTB Zulkiflimansyah, Kepala BNPB Willem Rampangile, Plt Wagub NTB Siti Rohmi.

(Des)

Wali Kota Makassar Dukung Polisi Tembak Mati Begal

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menjenguk anggota polisi yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara, jalan Andi Mappaoudang Makassar, Jumat, 21 Se[tember 2018. Medcom.id/ Andi Aan Pranata.

Makassar: Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mendukung langkah tegas Kepolisian memberantas kejahatan. Pada Jumat 21 September pagi tadi, aparat Polrestabes Makassar menembak mati seorang tersangka begal.

Dukungan kepada Kepolisian disampaikan Ramdhan saat menjenguk anggota Polrestabes yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara, jalan Andi Mappaoudang Makassar, Jumat siang. Polisi bernama Bripda Yusrival Ilham terluka di leher dan lengan oleh sabetan tersangka begal yang ditembak mati.

“Saya pikir kita harus memberi dukungan yang jelas terhadap penegakan hukum yang tegas,” kata Ramdhan Pomanto di lokasi.

Ramdhan menyebut keputusan tembak ditempat merupakan pilihan tepat. Apalagi tersangka tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada aparat, sebaliknya malah membahayakan.

“Residivis ini tergolong sadis karena cenderung melukai. Polisi saja dikasi begitu, bagaimana dengan masyarkat. Saya harus mendukung kepada pihak kepolisian terkhususnya korban, beliau merupakan pahlawan masyarakat karena membela masyarakat,” jelas Ramadhan.

Sebelumnya polisi menembak mati tersangka begal bernama Kemal, di jalan Nikel Makassar, karena dianggap membahayakan nyawa petugas yang berupaya menangkapnya. Tersangka disebut menyerang petugas dengan sebilah pisau. 

“Karena mengancam keselamatan petugas dan masyarakat sekitar, tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan dua kali tembakan mengenai dada kiri,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Kompol Wirdhanto Hadicaksono.

Tersangka masuk dalam daftar operasi karena diduga kuat sebagai pelaku sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Makassar. Dia beraksi bersama tiga anggota komplotannya yang lebih dulu ditangkap. Sebelumnya tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama.

(DEN)

Kejari Periksa Saksi Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi Gempa Lombok

Mataram: Tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, kembali melanjutkan agenda pemeriksaan saksi kasus operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pemerasan proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa di Kota Mataram.

Saksi-saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan ini berasal dari kalangan pejabat DPRD Kota Mataram, antara lain Wakil Ketua Komisi IV Baiq Mirdiati, Sekretaris Komisi IV Fuad Sofian Bamasaq, dan salah seorang pendamping Komisi IV Abdul Jabar.

“Sebenarnya yang diagendakan hari ini ada empat orang dari dewan. Tapi, satu di antaranya berhalangan hadir karena masih di Bali,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram I Ketut Sumedana, Kamis, 20 September 2018. 

Satu di antaranya yang berhalangan hadir dengan alasan sedang berada
di Pulau Dewata itu merupakan anggota dari Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari.

Sumedana mengatakan saksi yang diperiksa hari ini akan kembali diagendakan pada Senin 24 September 2018. “Karena ada satu yang berhalangan hadir, makanya Senin 24 September 2018 diagendakan kembali (pemeriksaan saksi),” ujarnya.

Baca: Kader Golkar Mataram Kena OTT

Namun pemeriksaan keempat saksi, katanya, akan ditambah dengan tersangka OTT, Muhir, Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar.

“Yang jelas peran dari Komisi IV di sini adalah mereka yang mengetahui dan menentukan nomenklatur proyek di Dinas Pendidikan itu,” ucapnya.

Dalam kasus OTT ini tersangka Muhir dijerat dengan Pasal 11, Pasal
12b, dan atau Pasal 12e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jeratan pasal berlapis tersebut diberikan kepada tersangka karena tertangkap tangan menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Sudenom yang didampingi stafnya Catur Totok pada Jumat (14/9) lalu di sebuah rumah makan wilayah Cakranegara.

Uang tersebut terindikasi sebagai jatah yang diminta tersangka kepada kepala dinas setelah proyek rehabilitasi senilai Rp4,2 miliar itu disahkan dan ditetapkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram. 

Kejari Mataram telah menahan Muhir terhitung sejak Jumat (14/9) lalu. 

(ALB)

Kurir Sembunyikan Sabu di Botol Deodoran

Makassar: Aparat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap enam orang sindikat pengedar sabu dalam satu pekan terakhir. Pelaku tertangkap tangan dengan barang bukti sejumlah saset sabu siap jual.

Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar AKP Indra Waspada  mengatakan, pelaku enam pelaku ditangkap terpisah pada Jumat 14 September dan Rabu 19 September. Pelaku terdiri dari lima pria dan satu wanita.

“Pelaku rata-rata berperan sebagai kurir atau pengedar. Mereka sehari-hari ada yang berprofesi buruh harian, wiraswasta, dan ibu rumah tangga,” kata Indra di Makassar, Kamis 20 September.

Tiga kurir tertangkap dalam satu lokasi di jalan Sungai Klara, Rabu lalu. Masing-masing bernama Haeruddin, Sandi Ramba, dan Nurhikmah. Pada hari yang sama dibekuk Surya Eka Bayu di jalan Mannuruki, serta Ahmad di Kampung Sapiria. Sedangkan Andi Umar Anwar diamankan pada Jumat lalu di jalan Makmur.

Dari penangkapan pelaku, Polisi mengungkap modus baru peredaran sabu. Salah satunya dengan menyembunyikan sejumlah saset di dalam botol deodoran oleh pelaku bernama Surya. Botol itu dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengelabui petugas. 

Dari tangan pelaku, Polisi juga menyita bukti lain berupa alat timbangam digital, bungkusan saset kosong, alat isap sabu, dan telepon genggam.

“Kita dapatkan barang bukti saat menyamar hendak bertransaksi di pinggir jalan. Ada juga yang simpan sabu di rumahnya. Nanti ada yang pesan baru dikeluarkan,” ujar Indra. 

Indra menyatakan, Polisi terus berupaya membongkar sindikat peredaran narkoba di tengah masyarakat. Pihaknya mengharapkan laporan maupun informasi dari masyarakat. Adapun pelaku yang tertangkap tengah diperiksa untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita masih mengembangkan (penyelidikan) lebih lanjut. Pelaku yang tertangkap terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun,” kata Indra.

(ALB)

Psikolog Dampingi Bocah Korban Penyekapan ke Sekolah

Dua bocah mengaku kabur dari rumah toko yang menjadi orang tua angkat menyekap mereka di Makassar, Medcom.id – Andi Aan Pranata

Makassar: Dua bocah yang menjadi korban penyekapan di Makassar, Sulawesi Selatan, kini bersekolah. Mereka pun mulai mengakrabkan diri dengan teman-teman baru di sekolah tersebut.

OW alias AW, 11, duduk di bangku kelas IV SD. Sedangkan US masuk ke kelas 1 SD. Mereka menempuh pendidikan di sekolah yang sama.

“Mereka tengah beradaptasi dengan lingkungan baru,” kata Seni Wati, kepala sekolah tersebut.

Sejumlah psikolog mendampingi mereka masuk sekolah di hari pertama. Psikolog membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

OW dan US merupakan dua bocah yang disekap ibu angkatnya di sebuah rumah toko di Jalan Mirah Seruni, Kota Makassar. Selain mereka, satu anak lain juga menjadi korban yaitu DV yang berusia dua tahun.

Mereka kabur dari rumah toko itu pada Minggu, 17 September 2018. Mereka mencungkil gembok dengan menggunakan sebatang besi.

Setelah itu, mereka melarikan diri. OW sempat terpisah dari dua bocah lain. Sementara US dan DV dibawa warga ke Rumah Aman Asugan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar. Beberapa hari kemudian, petugas menemukan OW.

Mereka kini mendapat perawatan dari Pemerintah Kota Makassar. Kejadian itu juga mengakibatkan mereka trauma. Namun, kondisi psikologi mereka berangsur membaik sehingga dapat bersekolah.

Baca: Tiga Bocah Kabur karena Mengaku Disekap Ibu Angkat

Mereka mengaku kabur dari rumah toko itu lantaran tak tahan lagi disekap. Mereka juga mengaku kerap tidur bersama anjing.

Baca: Tiga Bocah yang Disekap Dipaksa Tidur dengan Anjing

Sementara itu, Meimei, ibu angkat mereka, ditangkap polisi. Ia ditetapkan sebagai tersangka.

Lihat video:
 

(RRN)

Polda Perketat Pintu Masuk Bali

Denpasar: Kepolisian Daerah Bali memperketat pengamanan menuju pintu masuk Pulau Dewata, khususnya yang berada di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai. Pengamanan dilakukan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, 8-14 Oktober 2018.

“Polda Bali sudah menginstruksikan sejumlah anggota dimasing-masing wilayah penyangga pintu masuk Pulau Bali baik itu dari ujung barat, hingga timur Pulau Dewata agar melakukan pengamanan pintu masuk Bali,” kata Waka Polda Bali Brigjen (Pol) I Wayan Sunartha di Denpasar, Rabu, 19 September 2018. 

Selain itu, Polda Bali sudah membentuk sembilan satuan tugas (satgas) pengamanan diantaranya pengamanan Bandara Ngurah Rai Bali, satgas pengamanan hotel dan satgas rute para delegasi Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank/WB) yang terus digelar menjelang kegiatan internasional itu.

Dia mengatakan, Polda Bali siap melakukan pengamanan terhadap kurang lebih 15.000 peserta VVIP yang datang kepertemuan IMF-WB nanti yang juga bekerjasama dengan Kodam Udayana dalam melakukan pengamanan wilayah Pulau Bali.

“Sebelum pertemuan IMF-WB ini berlangsung, segenak anggota kepolisian di Pulau Dewata juga sudah melakukan operasi rutin yang ditingkatkan guna
menunjang pelaksanaan pengamanan IMF-WB,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan lainnya seperti aksi demo saat IMF-WB berlangsung, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat, tokoh adat agar kepada warganya agar bisa menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, tanpa harus melakukan aksi turun ke jalan menjelang pertemuan IMF-WB.

Namun Polda juga melakukan langkah-langkah lain jika ada tindakan gangguan keamanan yang dapat mengganggu pelaksanaan perteuan IMF-WB ini karena Bali membawa nama bangsa dalam kegiatan internasional ini.

“Polda Bali juga sudah memperkuat barisan terhadap masuknya kelompok-kelompok yang mungkin memiliki niat mengganggu kegiatan di Bali,” ujarnya.

Hal ini sangat penting mengingat kegiatan ini akan dihadiri puluhan kepala negara dan pemerintahan, baik itu “minister of finden”, pemerintah bank dunia, “chief executive officer” dan “chief financial officer”.   “Akan ada 189 negara yang datang ke Bali dengan jumlah peserta VVIP kurang lebih 15.000, dengan jumlah stafnya yang mencapai 20.000 orang lebih,” katanya.

Karena itu, Sunartha mengajak masyarakat di Pulau Dewata bersama-sama untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Bali sehingga berjalan dengan aman, kondusif dan sesuai filosofi “ajeg bali”.

“Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan IMF-WB ini dapat
berjalan dengan sukses,” katanya.

(ALB)

BPJS Ketenagakerjaan Gaet Pekerja Informal

Kutai Kartanegara: Negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hadir melindungi pekerja sektor informal melalui berbagai program. Kebijakan itu merupakan wujud implementasi Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengakui mayoritas peserta BPJS Ketenagakerjaan selama ini merupakan pekerja formal. Hal itu karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan kelanjutan dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Namun, kini perusahaan asuransi pelat merah ini merangkul seluruh pekerja informal termasuk petani, nelayan, pengrajin hingga pedagang kaki lima.

“Siapa pun yang bekerja di sektor formal maupun informal, entah itu nelayan, petani, pengrajin. Oleh karenanya, negara hadir di sini. Dalam UU BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk melaksanakan itu,” kata Ilyas, ditemui di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 18 September 2018.

Program ini disambut hangat Tris, penjual gado-gado di Desa Loa Duri Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Selatan. Dia mengaku menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan demi mendapatkan jaminan perlindungan, khususnya kecelakaan.

“Supaya aman. Ini kan perlindungan. Kalau ada apa-apa di jalan kan ada yang menanggung,” kata wanita paruh baya itu saat ditemui Medcom.id.

Santoso, seorang pekerja buruh bangunan di desa yang sama juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, kebijakan itu sangat berpihak pada mereka yang mayoritas masuk dalam kelompok menengah ke bawah.

“Kalau kita kan sehari-hari di jalan. Siapa tahu ada musibah. Kalau terjadi, kan ada perlindungan. Kalau tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan ini nanti (risiko) ditanggung sendiri,” kata Santoso.

Untuk Anda ketahui, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan empat program, yakni kecelakaan kerja, jaminan hari tua (JHT), kematian, dan pensiun. Setiap program bisa diikuti oleh pekerja. Bagi pekerja informal hanya diwajibkan memilih dua dari empat program, disesuaikan dengan penghasilan.

(Des)

BNNP Banten Musnahkan Narkoba Senilai Rp30 Miliar

Tangerang: Sebanyak 7 kilogram sabu dan 65 ribu butir ekstasi dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten, Selasa, 19 September 2018. Pemusnahan narkoba senilai Rp30 miliar dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator.

Kepala BNNP Banten Brigjen Nurochman mengatakan, sebelum dimusnahkan narkoba terlebih dahulu di uji laboratorium oleh tim Dokpol Polda Banten.

“Ini seperti pembakaran kremasi, membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, sampai hangus. Semua kita musnahkan, dari penyitaan yang telah kami tangkap,” ujar Nurochman, Selasa 18 September 2018.

Menurut Nurochman, puluhan ribu ektasi itu berasal dari Belanda. Sedangkan sabu, di impor dari Taiwan. Peredarannya, dikendalikan oleh seorang napi di Rutan Salemba, Jakarta.

“(Pelaku di Rutan Salemba) belum bisa kita sampaikan, karena masih pendalaman oleh BNN Pusat. Karena ini terkait jaringan. Jaringan ini sangat penting sekali,” kata Nurochman.

Barang haram itu merupakan hasil sitaan BNNP Banten setelah membongkar pengiriman narkoba menggunakan jasa kargo di Kota Tangerang, pada 24 Agustus 2018. 

Narkoba itu akan diedarkan oleh Mulyadi alias Ariyanto, seorang sales bir, melalui perintah seorang napi di Rutan Salemba, Jakarta.

Pengungkapan pengiriman sabu dan ekstasi di wilayah Kota Tangerang, yang dikirim melalui jasa kargo, merupakan lanjutan dari pengungkapan narkotika di wilayah Dumai, Riau.

Pelaku dikenakan Pasal 114 ayat 2, Pasal 112 ayat 2, Pasal 132 ayat 1, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(ALB)