Kejari Periksa Saksi Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi Gempa Lombok

Mataram: Tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, kembali melanjutkan agenda pemeriksaan saksi kasus operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pemerasan proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa di Kota Mataram.

Saksi-saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan ini berasal dari kalangan pejabat DPRD Kota Mataram, antara lain Wakil Ketua Komisi IV Baiq Mirdiati, Sekretaris Komisi IV Fuad Sofian Bamasaq, dan salah seorang pendamping Komisi IV Abdul Jabar.

“Sebenarnya yang diagendakan hari ini ada empat orang dari dewan. Tapi, satu di antaranya berhalangan hadir karena masih di Bali,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram I Ketut Sumedana, Kamis, 20 September 2018. 

Satu di antaranya yang berhalangan hadir dengan alasan sedang berada
di Pulau Dewata itu merupakan anggota dari Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari.

Sumedana mengatakan saksi yang diperiksa hari ini akan kembali diagendakan pada Senin 24 September 2018. “Karena ada satu yang berhalangan hadir, makanya Senin 24 September 2018 diagendakan kembali (pemeriksaan saksi),” ujarnya.

Baca: Kader Golkar Mataram Kena OTT

Namun pemeriksaan keempat saksi, katanya, akan ditambah dengan tersangka OTT, Muhir, Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar.

“Yang jelas peran dari Komisi IV di sini adalah mereka yang mengetahui dan menentukan nomenklatur proyek di Dinas Pendidikan itu,” ucapnya.

Dalam kasus OTT ini tersangka Muhir dijerat dengan Pasal 11, Pasal
12b, dan atau Pasal 12e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jeratan pasal berlapis tersebut diberikan kepada tersangka karena tertangkap tangan menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Sudenom yang didampingi stafnya Catur Totok pada Jumat (14/9) lalu di sebuah rumah makan wilayah Cakranegara.

Uang tersebut terindikasi sebagai jatah yang diminta tersangka kepada kepala dinas setelah proyek rehabilitasi senilai Rp4,2 miliar itu disahkan dan ditetapkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram. 

Kejari Mataram telah menahan Muhir terhitung sejak Jumat (14/9) lalu. 

(ALB)