Kemenko PMK Berkomitmen Kawal Kemajuan Rehab-Rekob NTB

Lombok: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengawal kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengawalan tersebut harus dilakukan agar implementasi kebijakan penanganan bencana dapat berjalan sesuai harapan.

“Ini adalah fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang menjadi kewenangan Kemenko PMK,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Y. B. Satya Sananugraha dalam keterangan tertulis, Jumat 21 September 2019.

Satya mengungkapkan penyusunan daftar kebutuhan rencana aksi rehab-rekon dengan melibatkan kementerian/lembaga telah dilaksanakan pada pekan lalu di kantor Kemenko PMK.

Dalam rapat itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara koordinator pembangunan di lapangan dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

“Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2018 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang ada dalam Inpres untuk mendukung secara maksimal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Seskemenko PMK.
 
Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, menambahkan list kebutuhan yang sudah dibuat harus segera ditindaklanjuti. Di mana pembangunan perumahan harus rampung pada akhir Maret 2019.

“Selain akuntabilitas, kami juga menekankan pentingnya target. Untuk fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan ekonomi harus sudah berjalan normal pada Desember 2018. ,” ungkap Seskemenko PMK dalam Rakor yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah berharap hunian sementara (huntara) untuk masyarakat yang terdampak gempa segera rampung pada Oktober nanti.

“Saya menyampaikan pesan Pak Presiden RI mudah-mudahan huntara untuk masyarakat NTB segera jadi pada bulan Oktober,” katanya.

Hingga 19 September lalu, sebanyak 17.970 rumah sudah dibongkar dan 12.721 rumah siap bangun. Selanjutnya, 172 rumah ibadah sudah dibongkar dan 122 rumah ibadah siap bangun. Kemudian 66 tempat pendidikan sudah di bongkar dan 61 siap bangun.

Adapun total bongkar sudah mencapai 52.22 persen dan siap bangun 36.96 persen. Turut hadir dalam rakor tersebut Gubernur NTB Zulkiflimansyah, Kepala BNPB Willem Rampangile, Plt Wagub NTB Siti Rohmi.

(Des)