Petani Minta Pemerintah Cek Kondisi Paceklik

Jakarta: Kemarau panjang dinilai semakin memberatkan petani. Daripada mengumbar data yang mengesankan hasil panen tak terganggu oleh musim kemarau, petani meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk turun ke lapangan menyaksikan kondisi paceklik.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli menyampaikan hal tersebut mengomentari optimisme Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran menyebut musim kemarau tidak berdampak signifikan terhadap produksi beras nasional. 

Menurut Agus, musim kemarau yang panjang jelas berdampak langsung terhadap pertanian dan kehidupan para petani. Selain produksi hasil tanam petani yang dipastikan menurun, kemarau juga menghadirkan persoalan-persoalan lain. Seperti, tumbuhnya hama di lahan pertanian.

“Hama di ladang-ladang pertanian semakin banyak. Ini yang kerap dikeluhkan para petani,” papar Agus, seperti dilansir Antara, Selasa, 2 Oktober 2018.

Lebih jauh Agus menuturkan kemarau panjang juga menyebabkan petani gagal panen sehingga merugi dari sisi modal. Secara tidak langsung hal ini membuat petani memilki utang panen. Alhasil, ketika datang musim hujan, mereka harus menanam ulang. 

Ia juga menyoroti semakin meluasnya kekeringan di ladang-ladang pertanian dibandingkan dengan tahun lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kekeringan telah melanda 11 provinsi, terdiri dari 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. 

Daerah-daerah itu sebagian besar adalah sentra beras dan jagung. Beberapa di antaranya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Lampung.

Baca: BNPB: Kekeringan Melanda 11 Provinsi

Hasil studi Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) juga selaras dengan temuan BNPB. Tercatat, sebanyak 39,6 persen dari 14 kabupaten sentra padi mengalami penurunan produksi pada kemarau panjang saat ini. 

Oleh sebab itu, Agus mendorong Kementan lebih serius menangani persoalan ini. Ia meminta Kementan berkoordinasi langsung dengan petani dan menampung masalah-masalah yang mereka hadapi. 

“Kementan sejauh ini kurang optimal membenahi persoalan yang dihadapi petani, khususnya saat musim kemarau melanda,” kata dia. 

Anggota Bina Desa, Bidang Pendidikan dan Pengorganisasian, John Pluto, menyatakan dampak kemarau tahun ini lebih para dari tahun lalu. “Kondisi kekeringan yang berkepanjangan membuat petani tidak berani menanam. Takut rugi,” ujarnya.

Presiden Peternak Layer (ayam petelur) Nasional, Ki Musbar Mesdi mengatakan kemarau panjang  memberikan efek domino kepada peternak. Menurut dia, menurunnya jumlah panen berdampak pada tingginya harga jagung di pasaran.

“Terjadi penurunan suplai sekitar 20 persen dari produksi nasional akibat kemarau,” ujar Musbar.

Ia mempertanyakan tingginya target produksi jagung dari Kementan. Apalagi musim kemarau saat ini lebih parah. “Tidak semua wilayah ada airnya,” ujar dia.

Bahkan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini, menurutnya, sangat berpotensi menyebabkan terjadinya gagal panen. Oleh karena itu Musbar menekankan perlunya perbaikan tata kelola termasuk distribusi komoditas pangan secara nasional. 

“Pemerintah seharusnya menyiapkan mesin-mesin pascapanen, salah satunya mesin pengering, di daerah sentra produksi komoditas pangan. Dengan demikian, dapat didistrubusikan ke seluruh wilayah Indonesia” ujarnya.

(UWA)