Menaker Temukan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di Pelindo III Maumere

Maumere: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pelindo III Cabang Maumere di sela-sela kunjungan kerjanya. Dia menemukan sejumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan. Salah satunya, pembayaran upah di bawah minimum.

“Nanti saya kirim pengawas ketenagakerjaan serta mediator hubungan industrial (ke sini) biar norma-norma ketenagakerjaan ini bisa berjalan baik,” ujar Hanif, di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 10 Oktober 2018.

Sidak dilakukan setelah Hanif mengunjungi manajemen dan pekerja di PT Pelindo III Maumere. Usai melakukan diskusi bersama stake holder, Hanif berkeliling ke area Pelabuhan L. Say, Maumere. Hanif didampingi Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan General Manager (GM) PT Pelindo III Cabang Maumere, Y. Andri Kartiko. 

Saat melakukan sidak, Hanif berdialog dengan beberapa pekerja di pelabuhan, salah satunya, Markus Bataona, Mandor Bungkar Muat Kelompok tiga. Berdasarkan penuturan Markus, ada 180 orang dipekerjakan sebagai tenaga bongkar muat yang terbagi dalam enam kelompok. Seluruh tenaga kerja bongkar muat tersebu terikat kontrak dengan Koperasi TBM.

Menurut Markus, rata-rata upah setiap bulan Rp1 juta. Ketika ada bongkar muat peti kemas besar, mereka harus bekerja sehari penuh tanpa upah lembur. “Hanya ada extra fooding sekitar Rp1 juta,” kata Markus.


Menaker M. Hanif Dhakiri (kiri) berbicara dengan salah satu pekerja. (Foto: Dok. Kemenaker)

Alasan rata-rata upah mereka di bawah Upah Minimum (UM) karena adanya potongan PPh-23. “Tapi nama kita tidak ada dalam daftar pembayaran PPh-23 itu,” kata Markus.

Menanggapi penuturan Markus, Hanif menegaskan bahwa pekerja harus mendapat bayaran, minimal sesuai upah minimum. Dia menegaskan hal itu di depan Bupati Sikka dan GM PT Pelindo III Cabang Maumere.

Hanif kembali mengingatkan, setiap pekerja berhak mendapatkan upah layak. Ketika mereka bekerja over time, maka harus dihitung lembur. “Extra fooding tidak ada dalam peraturan peundang-undangan,” ujar Hanif menegaskan.

Usai sidak, Hanif berpesan kepada pemerintah setempat, manajemen perusahaan, dan pekerja untuk mengedepankan dialog sosial. Setiap persoalan harus dibicarakan dan dicarikan solusi bersama-sama.

“Kita tidak mungkin cari solusi di sini. Nanti kita kirim pengawas dan mediator untuk mendudukkan persoalan dengan baik, sekaligus mencari solusi yang baik bagi pekerja dan Pelindo,” ucap Hanif.

(ROS)