Balap Liar di Makassar Berujung Dendam

Makassar: Tim Kejahatan dan Kekerasan Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, menangkap seorang remaja tersangka kasus pembunuhan, Minggu 14 Oktober 2018. Pria berinisial FK, 16, diduga pelaku tunggal pembunuhan atas mayat yang ditemukan warga di Jalan AP Pettarani Makassar, Jumat, 12 Oktober 2018.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Kompol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan korban tewas bernama Sunardi. Jenazah ditemukan di pelataran Kantor Dinas Tata Ruang Sulsel pada Jumat pagi. Mayat yang awalnya tanpa identitas itu ditemukan dalam kondisi berlumuran darah dengan empat luka tusukan di punggung.

Tersangka FK, warga jalan Abubakar Lambogo, ditangkap dua hari berselang dalam pelariannya di wilayah Kecamatan Biringkanaya Makassar. Remaja itu digelandang ke kantor polisi bersama enam rekannya yang berstatus saksi.

“Tersangka diamankan dengan barang bukti sebilah pisau yang digunakan menusuk korban. Juga termasuk barang yang diambil korban oleh pelaku, yakni ponsel, dompet, dan uang Rp70 ribu,” kata Wirdhanto pada konferensi pers di Makassar, Senin 15 Oktober.

Menurut interogasi penyidik, pelaku membunuh korban karena dendam lama. Satu bulan sebelum kejadian, keduanya terlibat konflik gara-gara balapan liar di kawasan Jalan Malino, Kabupaten Gowa. Saat itu korban disebut memukuli pelaku.

Pelaku, kata Wirdhanto, kemudian berniat menghabisi korban saat mereka kembali bertemu pada Jumat dini hari. Dengan sebilah pisau dapur, dia menikam korban hingga tersungkur meregang nyawa.

Tersangka FK kini mendekam di ruang tahanan Polrestabes Makassar. Sedangkan enam rekannya, sementara berstatus saksi dan dimintai keterangan seputar kejadian.

Pelaku dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia terancam hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

 “Mengingat pelaku berstatus di bawah umur, maka kami koordinasi dengan Dinas Sosial dan Bapas (Balai Pemasyarakatan),” kata Wirdhanto.

(RRN)

DPT di Sulteng Didata Ulang

Malang: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan pihaknya kini tengah mendata ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Indonesia. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Kalau di Sulteng, itu memang dampaknya agak banyak. Bencana di empat kabupaten kota. Kemudian kantor KPUnya juga sedang berkantor di tempat yang darurat untuk yang kabupaten. Kalau yang provinsi masih aman,” kata Arief di Malang, Senin, 15 Oktober 2018.

Arief menyampaikan saat ini pihaknya masih menunggu laporan terkait data DPT di sejumlah kabupaten di Sulteng. Sebab, dengan adanya bencana, KPU pun langsung memperbaiki pemutakhiran data DPT.

“Harus pemutakhiran, kan yang meninggal banyak. Untuk yang di Sulteng ini, saya belum dapat data detailnya. Jadi saya masih nunggu. Tapi operasional kantor sudah bisa berjalan. Meskipun sebagian itu masih menempati tempat darurat,” tuturnya.

“Kita sudah kirim tenda untuk kantor di Sulteng sana. Terutama di kabupaten yang paling rusak kantor KPU nya. Lombok sudah mulai berjalan normal. Tinggal di beberapa kabupaten yang di Sulawesi tengah saja,” tambah Arief.

Pria asal surabaya, Jawa Timur ini menjelaskan apabila dalam suatu wilayah administrasi tidak bisa beroperasi semua, maka KPU harus mencarikan jalan keluar. Salah satunya, dengan memindahkan pemilih yang berada di dalam wilayah itu ke tempat-tempat sekitarnya.

“Kita mendata ulang lagi apakah pemilih-pemilih itu masih bisa bertempat di tempat itu. Kemudian yang kedua, apakah masih memungkinkan pemungutan suara di titik itu. Kalau tidak bisa berarti harus digeser,” jelasnya.

Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur ini juga mengaku pihaknya tengah melihat perkembangan masalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi terdampak bencana. Dia mngatakan kotak dan bilik suara telah dihitung berdasarkan kondisi awal.

“Kita lihat dulu perkembangannya, yang jelas sekarang kotak dan bilik suara sudah dihitung berdasarkan kondisi yang awal. Jadi kebutuhan logistiknya sudah terpenuhi semua. Tinggal nanti kita lihat perkembangan apakah masih dipakai di tempat itu,” pungkasnya.

(ALB)

Sebagian Warga Sulteng Sudah Kembali ke Rumah

Palu: Sejumlah pengungsi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah mulai kembali membenahi rumah mereka yang ditinggalkan saat terjadi bencana pada 28 September 2018.

Pantauan di lokasi, warga di kawasan Jalan Kancil dan Lembu pulang ke rumah mereka setelah selama beberapa hari tinggal di lokasi pengungsian.

Sri, salah seorang warga sekitar mengatakan sudah dua hari tidur di rumah setelah sempat mengungsi ke salah satu titik pengungsian di Kelurahan Tatura Selatan. Ia mengatakan di rumahnya ada tiga keluarga, sedangkan saat gempa bumi semuanya lari mengungsi ke tempat yang aman.

“Pertama kali mengungsi ke Bandara Mutiara Palu selama tiga malam, lalu pindah mengungsi ke Asrama 711 Raksatama Palu. “Kebetulan, kami tinggal di belakang asrama itu,” kata Sri saat ditemui di lokasi, Minggu, 14 Oktober 2018.

Selama dua hari terakhir ini, kata ibu enam anak itu, mereka semua telah
kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Anak-anaknya mulai berjualan nasi kuning untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebetulan.

Hal senada juga disampaikan Martha Bubun. Ibu rumah tangga yang berdomisili di Jalan Lorong Honda Jaya itu mengatakan, sempat mengungsi beberapa hari, namun sekarang sudah kembali ke rumah.

“Saya dan keluarga hanya mengungsi dekat dengan rumah. Sudah tiga hari ini tidur di rumah, meski masih ada gempa,” kata Martha.

Dia juga mengatakan disatribusi logistik ke posko-posko pengungsi cukup lancar sehingga warga yang mengungsi tidak sampai kekurangan makanan. Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap korban gempa bumi dan tsunami, baik di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, serta Sigi relatif cepat.

Ia mengakui pada hari pertama setelah gempa, bantuan logistik belum mengalir, tetapi hari ketiga bantuan sudah mulai berdatangan di lokasi-lokasi pengungsian, termasuk mereka yang tinggal hanya di tenda-tenda yang dibangun sendiri.

Namun hingga saat ini masih ada sebagian warga yang mengungsi dalam wilayah Kota Palu maupun keluar daerah, termasuk ada yang mengungsi ke Makassar, Gorontalo, Manado, Balikpapan, Jawa, Jakarta, dan tempat lainnya dan belum kembali. Kemungkinan besar mereka belum kembali karena selain trauma, juga masih ada gempa susulan yang terjadi, tetapi skalanya kecil.

(DEN)

1.070 Rumah Warga di Bangkalis Terendam Banjir

Bengkalis: Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis, Riau melaporkan sebanyak 1.070 unit rumah warga terendam banjir. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi pada beberapa hari di daerah tersebut.

“Menurut data yang kita dapatkan dari Pusdatin ada sekitar 1.070 unit rumah warga yang terendam banjir di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis,” kata Sekretaris BPBD Bengkalis Jamaluddin seperti dilansir Antara Minggu,14 Oktober 2018.

Jamaluddin mengatakan, untuk wilayah Kecamatan Bantan sebanyak  360 unit rumah warga yang terendam banjir akibat hujan yang terjadi pada malam hari. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 hingga 100 centimeter.

“Menggenangi  150 rumah warga di Desa Deluk, 10 rumah di Desa Ulu Pulau dan 100 rumah di Desa Jangkang dan Desa Bantan Sari,” jelas Jamaluddin.

Sedangkan di Kecamatan Bengkalis ketinggian air mulai dari 50 centimeter sampai dengan 110 cm, menggenangi sekitar 710 rumah warga, dengan rincian, 200 rumah di Desa Teluk Latak, 160 rumah di Desa Pedekik, 30 rumah di Kelurahan Damon, 120 rumah di Desa Wonosari, 30 rumah di Desa Senggoro, 150 rumah di Desa Simpang Ayam dan 20 rumah di Desa Sebauk.

Menurut Jamaluddin, jumlah rumah yang terendam di Kecamatan Bengkalis lebih banyak dibandingkan Kecamatan Bantan, lantaran  curah hujan tinggi ditambah air pasang dari laut yang mengakibat air tertahan dan meluap ke rumah warga.

“Upaya yang sudah kita lakukan, antara lain  dengan menurunkan anggota Rescue BPBD dan membawa peralatan perahu karet ke lokasi terkena banjir, selain itu melakukan evakuasi warga yang membutuhkan pertolongan,” ungkap Jamaluddin. 

Jamaluddin kembali mengatakan, saat ini setiap desa dan kelurahan sedang melakukan pendataan terhadap Kepala Keluarga (KK) yang terkena banjir.

“Kami mengimbau masyarakat yang terkena dampak banjir khususnya di
Kecamatan Bantan untuk sementara waktu pindah ke tempat yang lebih aman mengingat hujan yang diperkirakan akan terjadi lagi dalam beberapa hari ini,” pungkas Jamaluddin.

(DEN)

Doa Warga Aceh untuk Korban Gempa Sulteng

Warga terdampak gempa membawa barang layak pakai sekitaran reruntuhan rumahnya di Balarowa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10). ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang.

Banda Aceh: Masyarakat Aceh melafazkan zikir dan doa untuk korban gempa bumi dan tsunami yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Sejumlah masyarakat Aceh memanjatkan doa tersebut di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Sabtu malam, 13 Oktober 2018.

“Zikir dan doa bersama ini mengandung makna yang sangat luas. Selain
berdoa untuk keselamatan seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah, masyarakat Aceh juga berdoa bagi suksesnya proses pembangunan kembali di daerah tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di lokasi.

Nova mengatakan, masyarakat Aceh berharap agar masyarakat yang menjadi korban agar segera bangkit dan menatap masa depan yang lebih baik.

Nova juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam zikir tersebut, di antaranya PKK Aceh, BKMT se-Sumatera serta Aksi Cepat Tanggap.

Penghargaan tersebit juga disampaikan kepada Syaikh Ahmad Al-Mishri selaku penceramah dan pihak terkait. Syaikh Ahmad Al-Mishri dalam ceramahnya mengatakan, orang-orang yang diuji bukanlah sembarangan orang. Jika lulus dalam ujian Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya.

“Begitu juga saudara-saudara kita di Palu dan Donggala yang sedang mendapat ujian dari Allah. Kita doakan mereka tabah dalam menjalaninya,” ungkap Syaikh Ahmad.

(DEN)

Ratusan Rumah di Mamuju Terendam Banjir

Ilustrasi. Medcom.id

Mamuju: Ratusan rumah warga di Kompleks BTN Ampi di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) terendam banjir. Kondisi ini akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mamuju sepanjang sore hingga malam, Sabtu, 13 Oktober 2018. 

Seperti dilansir Antara, banjir menggenangi wilayah BTN Ampi di Jalan Pababari, Kota Mamuju, akibat hujan yang turun sejak pukul 15.00-22.00 WITA. Air yang cukup tinggi juga membuat kendaraan tidak dapat melintas di daerah itu.

Banjir yang terjadi di kompleks tersebut karena air di kanal setempat meluap hingga akhirnya menggenangi permukiman. Warga pun berusaha mengamankan barang berharga miliknya ke tempat yang lebih aman.

Sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di tempat lain juga terendam banjir. Misalnya, di Jalan Teuku Umar, Jalan Nelayan, dan sekitar wilayah Stadion Manakarra, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Jendral Sudirmana Mamuju. Banjir juga menyebabkan kendaraan tersendat.

Salah seorang warga bernama Wawan mengatakan, banjir terjadi akibat drainase yang buruk karena tersumbat. Sebagian lainnya rusak sehingga membuat air hujan tidak mengalir ke laut. 

“Akibatnya banjir terjadi dan menggenangi jalan maupun sejumlah pemukiman masyarakat,” kata Wawan.

Wawan mengaku trauma, karena pada awal 2017 banjir besar melanda Kota Mamuju. Kala itu, sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam sehingga warga tidak bisa beristirahat dengan tenang.

Banjir menjadi langganan di sejumlah wilayah Mamuju saban musim hujan. Ia pun meminta pemerintah setempat lebih tanggap mengantisipasi banjir, terlebih menghadapi musim penghujan.

(AGA)

Kemenko PMK Dorong Percepatan Rehabilitasi Pascabencana

Sumbawa: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setelah mengunjungi Lombok, Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi bertolak ke Sumbawa. Di sana ia bertemu Bupati Sumbawa Husni Djibril untuk mendengarkan laporan terkini progres pembangunan hunian tetap pascabencana NTB.

Disebutkan Husni, seluruh data hingga saat ini telah masuk dan selesai diverifikasi. Sebanyak 7.346 data bahkan sudah di-SK-kan. Jumlah fasilitator di Sumbawa juga ditambah untuk percepatan rehab rekon. Hal ini disampaikan Husni sebagai bentuk dukungan percepatan rehab rekon di Sumbawa.

Dalam rapat, Sonny menyampaikan skema pencairan dana bantuan stimulan perbaikan rumah. Prosedur penyaluran dana untuk warga dimulai dari pendataan rumah yang rusak.

Setelah data terkumpul, dilakukan verifikasi yang disahkan dalam bentuk SK bupati. Setelah di SK-kan, penerima bantuan segera membentuk Pokmas. Setelah Pokmas terbentuk, fasilitator membantu Pokmas membuat desain rumah dan RAB.
Terkait aplikator, Sonny meminta Bupati Husni mendorong aplikator lokal ikut memproduksi panel, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembangunan rumah yang jumlahnya cukup besar.

Sonny juga memastikan bahwa sesuai arahan Menko PMK Puan Maharani, dana desa dapat digunakan untuk mendukung percepatan rehab rekon pascabencana di NTB. Desa di Sumbawa dapat segera melakukan revisi APBDes.

“Namun perlu diperhatikan bahwa dana desa hanya untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa,” ujar Sonny mengingatkan.

Mengakhiri rapat, Bupati Husni menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan target perbaikan rumah warga yang rusak. Selain itu, keputusan dalam rapat harus dilaksanakan seluruh pihak yang terlibat.

Rapat dihadiri pula oleh Dansektor IV Sumbawa Kolonel Inf Anggit Exton Yusrawan, Dandim Letkol Inf Samsul Huda, Kajari Paryono, Kapolres AKBP Yusuf, perwakilan BPKP Provinsi NTB, Kepala OPD Kabupaten Sumbawa, Kementerian PUPR, fasilitator, aplikator, BPBD, dan BRI.

(ROS)

Gempa di Tenggara Maluku tak Berpotensi Tsunami

Jakarta: Gempa berkekuatan 5,4 SR terjadi di wilayah Maluku sekitar pukul 14.19 WIB, Jumat, 12 Oktober 2018. Pusat gempa berada di kedalaman 148 Km.

“Guncangan tak berpotensi tsunami,” terang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.

Pusat gempa berjarak kurang lebih 86 Kilometer di tenggara Maluku Barat Daya. Gempa berada di koordinat 8.55 Lintang Selatan dan 126.48 Bujur timur.

(RRN)

Donasi dari Aceh akan Bantu Bangun Masjid di Palu

Banda Aceh: Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh menyebut penggalangan donasi masyarakat yang dibuka Pemerintah Provinsi Aceh bakal disalurkan untuk pembangunan masjid di Palu, Sulawesi Tengah.

“Jika rencana ini terwujud, maka masyarakat Aceh akan membangun masjid kedua di lokasi bencana tahun ini,” kata Ketua FPRB Aceh Nasir Nurdin di Banda Aceh, Kamis, 11 Oktober 2018.

Nasir menjelaskan, sebelumnya penggalangan donasi pertama melalui aksi Aceh Peduli
Lombok terkumpul dana Rp1,1 miliar, dan digunakan untuk membangun kembali Masjid An-Nur di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Nasir menjelaskan, kondisi bangunan Masjid An-Nur yang terletak di Lombok Utara mengalami hancur total akibat peristiwa gempa bumi yang terjadi pada 5 Agustus 2018.

Sama halnya dengan penggalangan dana di NTB, kali ini melalui aksi Donasi Aceh untuk Palu yang terus mengalir digagas oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Ahmad Dadek, dan Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri.

Bantuan uang yang sedang terus digalang bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tersebut akan disalurkan pada masa rehabilitasi dan rekontruksi di provinsi itu.

“Untuk peletakan batu pertama pembangunan Masjid (An-Nur) dengan ukuran 15×15 meter yang berkonstruksi bambu itu, akan dilakukan plt (pelaksana tugas) gubernur Aceh dalam waktu dekat ini,” ungkap Nasir.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBA Teuku Ahmad Dadek mengatakan, hingga saat ini telah terkumpul dana melalui aksi Donasi Aceh untuk Palu sebesar Rp771.828.440 dengan jumlah
donatur sementara 281 orang.

“Tapi total dana di saldo rekening donasi kita di BRI Peunayong hingga pagi ini atau pukul 09.00 WIB, baru terkumpul Rp452.590.868,” jelas Teuku Ahmad.

(DEN)

Menko PMK Resmikan Kampus AIS Bali

Menko PMK Puan Maharani (tengah) Resmikan Kampus AIS Bali. (Foto: Dok. Kemenko PMK)

Denpasar: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meresmikan kampus baru Australian Independent School (AIS) Bali, Kamis, 11 Oktober 2018. 

Pada peresmian tersebut, Puan didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Selain itu dihadiri juga oleh Konjen Australia di Bali, Helena Studdert.

Peresmian kampus AIS Bali dilakukan dengan penyerahan sertifikat dari Kemendikbud kepada pihak AIS. Dalam sambutannya, Puan mengaku sangat terhormat dan bangga dapat meresmikan kampus baru milik AIS. 

Menurutnya, sejak diresmikan tahun 2000 oleh Megawati Soekarnoputri, AIS Indonesia mendapatkan reputasi yang baik. Prestasi akademik para siswanya juga sudah tidak diragukan lagi. Dia yakin AIS menyediakan lingkungan belajar yang baik.

“Saya percaya, kampus baru ini menyediakan fasilitas dan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa sehingga dapat belajar lebih baik lagi,” ujar Puan, dalam keterangan tertulis. 

Selesai memberikan sambutan, Puan kemudian membubuhkan tanda tangan pada sebuah prasasti dan pengguntingan pita sebagai tanda telah diresmikannya kampus AIS Bali. Setelah itu, Puan mengunjungi berbagai fasilitas kampus AIS Bali. 

Kampus AIS Bali yang terletak di kawasan Pamecutan, Denpasar, Bali memiliki luas sekitar dua hektare (ha). “Saya mengucapkan selamat kepada AIS Indonesia yang telah menunjukkan semangat kerja dalam penyediaan pendidikan yang baik bagi para siswa,” ucap Puan.

(ROS)

Menaker Temukan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di Pelindo III Maumere

Maumere: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pelindo III Cabang Maumere di sela-sela kunjungan kerjanya. Dia menemukan sejumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan. Salah satunya, pembayaran upah di bawah minimum.

“Nanti saya kirim pengawas ketenagakerjaan serta mediator hubungan industrial (ke sini) biar norma-norma ketenagakerjaan ini bisa berjalan baik,” ujar Hanif, di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 10 Oktober 2018.

Sidak dilakukan setelah Hanif mengunjungi manajemen dan pekerja di PT Pelindo III Maumere. Usai melakukan diskusi bersama stake holder, Hanif berkeliling ke area Pelabuhan L. Say, Maumere. Hanif didampingi Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan General Manager (GM) PT Pelindo III Cabang Maumere, Y. Andri Kartiko. 

Saat melakukan sidak, Hanif berdialog dengan beberapa pekerja di pelabuhan, salah satunya, Markus Bataona, Mandor Bungkar Muat Kelompok tiga. Berdasarkan penuturan Markus, ada 180 orang dipekerjakan sebagai tenaga bongkar muat yang terbagi dalam enam kelompok. Seluruh tenaga kerja bongkar muat tersebu terikat kontrak dengan Koperasi TBM.

Menurut Markus, rata-rata upah setiap bulan Rp1 juta. Ketika ada bongkar muat peti kemas besar, mereka harus bekerja sehari penuh tanpa upah lembur. “Hanya ada extra fooding sekitar Rp1 juta,” kata Markus.


Menaker M. Hanif Dhakiri (kiri) berbicara dengan salah satu pekerja. (Foto: Dok. Kemenaker)

Alasan rata-rata upah mereka di bawah Upah Minimum (UM) karena adanya potongan PPh-23. “Tapi nama kita tidak ada dalam daftar pembayaran PPh-23 itu,” kata Markus.

Menanggapi penuturan Markus, Hanif menegaskan bahwa pekerja harus mendapat bayaran, minimal sesuai upah minimum. Dia menegaskan hal itu di depan Bupati Sikka dan GM PT Pelindo III Cabang Maumere.

Hanif kembali mengingatkan, setiap pekerja berhak mendapatkan upah layak. Ketika mereka bekerja over time, maka harus dihitung lembur. “Extra fooding tidak ada dalam peraturan peundang-undangan,” ujar Hanif menegaskan.

Usai sidak, Hanif berpesan kepada pemerintah setempat, manajemen perusahaan, dan pekerja untuk mengedepankan dialog sosial. Setiap persoalan harus dibicarakan dan dicarikan solusi bersama-sama.

“Kita tidak mungkin cari solusi di sini. Nanti kita kirim pengawas dan mediator untuk mendudukkan persoalan dengan baik, sekaligus mencari solusi yang baik bagi pekerja dan Pelindo,” ucap Hanif.

(ROS)

SIngkawang Kirim Dua Wakil Terbaik Pemuda Inspiratif ke Tingkat Nasional

Jakarta: Kota Singkawang, Kalimantan Barat mengirimkan dua wakil terbaiknya di ajang Pemuda Inspiratif 2018 untuk bersaing ke tingkat nasional Senin 8 Oktober. Depy Eka Rachmawati dan Agustiawan akan menjadi wakil Pemuda Inspiratif Singkawang untuk bersaing di putaran final yang digelar di Serang, Banten.

Seleksi hari kedua pemuda-pemudi terbaik untuk mewakili Singkawang dimulai pukul 16:00 WIB yang pada pagi harinya didahuui senam dan pembagian doorprize di mess daerah Singkawang. Sebanyak 10 peserta putra dan putri yang telah lolos seleksi pertama kembali mempresentasikan ide-ide inovatifnya dihadapan ketiga juri.

Bermacam inovasi mulai dari pendidikan, kewirausahaan, dan teknologi menjadi mayoritas kategori yang diambil oleh peserta. Depy yang terpilih menjadi pemudi mewakili Singkawang ke tingkat nasional mempresentasikan inovasinya dengan Komunitas Literasi pelajar kota Singkawang.

Klik: Kemenpora Ajak Masyarakat Redam Hoaks Asian Para Games 2018

Ia memaparkan bahwa komunitas ini tidak hanya berfokus untuk meningkatkan minat membaca pemuda normal, namun juga untuk pemuda berkebutuhan khusus yang menjadi fokus utama program ini. Depy juga memaparkan bahwa gelaran ini semoga akan meningkatkan semangat berkarya untuk menumbuhkan karakter positif.

Sementara, Agustiawan yang terpilih menjadi pemuda mendampingi Depy mempresentasikan program “Bimbel Agus Pantun”. Dalam paparannya, ia ingin menerapkan penggalian potensi siswa sangatlah penting untuk memunculkan karakter yang akan ditanamankan, sehingga pemuda-pemudi mampu untuk mengusung Indonesia menjadi lebih baik.

Tepat pukul 19:00 WIB para juri memutuskan pemenang seleksi hari kedua untuk mewakili Kota Singkawang melaju ke final Pemuda Inspiratif 2018. Johari Pion, salah satu juri memaparkan penilaian bukan hanya dari ide yang menginspirasi, melainkan juga harus yang mewakili identitas Indonesia.

“Pancasila dan budaya yang ada di Indonesia juga harus dimasukan kedalam ide-ide yang harus direalisasikan oleh peserta. SPemuda Inspiratif merupakan wadah penyaringan untuk pemerintah daerah menemukan bibit-bibit pemuda unggul yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah,” ungkap Johari.

Gelaran Pemuda Inspiratif Singkawa ditutup dengan pemberian penghargaan yang diberikan Wakil Walikota Singkawang Drs. H. Irwan, MSi kepada para pemenang. Menurutnya, gelaran Pemuda Inspiratif 2018 di Kota Singkawang sangat membantu daerahnya melahirkan pemuda-pemudi berkualitas.

“Pemuda Inspiratif ini diharapkan akan melahirkan pemuda-pemudi yang akan menjadi pelopor Kebhinekaan bangsa,” tutupnya.

(REN)

80% Jaringan Seluler di Sulteng Kembali Normal

Jakarta: Sebesar 80 persen site base transceiver station (BTS) layanan seluler pascagempa di Sulawesi Tengah telah pulih. Jaringan backbone PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk rute Palu-Donggala dan Palu-Parigi-Manado juga telah pulih 100 persen.

“Kami bersyukur saat ini TelkomGroup telah berhasil memulihkan jaringan backbone dari dan menuju Palu, serta 80 persen site BTS layanan seluler. Kami akan terus memberikan yang terbaik hingga seluruh layanan telekomunikasi di Palu dan sekitarnya kembali seperti sediakala,” kata Vice President Corporate Communication Telkom Arif Wibowo dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018.

Dalam upaya pemulihan tersebut TelkomGroup mengerahkan ratusan tenaga teknis terlatih, memobilisasi mobile genset dan mobile BTS. Telkom bersama PLN dan Pertamina terus bersinergi memulihkan catuan listrik dan penyediaan bahan bakar untuk genset.

TelkomGroup bersama tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mendirikan posko BUMN Peduli Bencana Sulteng. Posko tersebut untuk menyalurkan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Ketujuh perusahaan BUMN tersebut ialah PLN, Pertamina, Pelindo IV, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, serta Bank BTN.

“Saat ini telah disalurkan sejumlah bantuan berupa tenda dan selimut, pakaian, bahan makanan dan dapur umum, air bersih dan MCK, layanan medis dan obat-obatan, serta bantuan lainnya senilai Rp22,5 miliar,” beber Arif.

TelkomGroup juga menyediakan program bantuan khusus berupa fasilitas internet dan telepon gratis di 16 posko tanggap darurat. Selain itu, TelkomGroup juga menyediakan 157 lokasi wifi gratis di sembilan kota serta 50 menit paket gratis, dan 200 pesan singkat bagi para pengguna Telkomsel di Sulteng.

“Guna membantu penanganan korban bencana, TelkomGroup memberikan 1.000 kartu perdana Impati kepada aparat kepolisian serta para relawan bencana. Diharapkan ini dapat meringankan beban masyarakat Palu dan sekitarnya,” tutup Arif.

(AZF)

Pemda se-Indonesia Ramai-ramai Bantu Anggaran Sulteng

Anak-anak korban gempa dan tsunami belajar di tenda darurat di pengungsian di lapangan Watulemo, Kantor Wali Kota Palu, Senin 8 Oktober 2018, MI – Ramdani

Palu: Bantuan untuk pengungsi dan warga terdampak gempa Sulawesi Tengah terus mengalir. Begitu juga bantuan untuk anggaran Pemerintah Provinsi Sulteng.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, Eda Nuraly, menyebut sejumlah pemerintah daerah se-Indonesia berkomitmen membantu. Uang tersebut masuk lewat Rekening Kas Umum Antardaerah (RKUD).

“Misalnya dari daerah Jawa Timur sebesar Rp5 miliar,” kata Eda di Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 8 Oktober 2018.

Bantuan ini sangat membantu Pemprov Sulteng yang baru saja mengetok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2018. Anggaran perbaikan gedung misalnya tak masuk ke dalam pagu.


(Kepala BPKAD Sulteng Eda Nuraly, Medcom.id – Surya Perkasa)

Pemprov Sulteng hanya memiliki anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar. Anggaran tersebut sudah habis Rp500 juta untuk penanganan bencana selama 10 hari belakangan.

“Untung sekali banyak bantuan dari luar,” ujar Eda.

BPKAD Sulteng sudah mulai sibuk bekerja memantau anggaran daerah dan kabupaten/kota dengan kondisi seadanya. Kini mereka fokus mengatur anggaran dan menggeser kebutuhan ke rehabilitasi dan revitalisasi daerah.

“Kita segera berkoordinasi langsung dengan Kemendagri soal penyusunan anggaran akibat bencana ini,” pungkas dia.

Hingga hari ke-10 setelah gempa dan tsunami menerjang, jumlah korban jiwa di Sulteng mencapai 1.948 jiwa. Korban terbanyak ditemukan di Palu yaitu 1.539 jiwa. Korban lain ditemukan di Donggala dan Parigi Moutong. Satu korban lain ditemukan di Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Sementara jumlah pengungsi mencapai 74.444 orang di 147 titik. Bencana merusak lebih 65 ribu rumah, lebih 2.700 sekolah, 1 rumah sakit, dan 6 puskesmas.

(RRN)

Tiga Anak Korban Bencana di Sulteng Berhasil Bertemu Keluarga

Palu: Sekretariat Bersama (Sekber) Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, di Palu, Sulawesi Tengah, berhasil mempertemukan satu anak lagi yang sebelumnya terpisah karena gempa dan tsunami dengan keluarganya. Dengan demikian, total tiga anak berhasil dipertemukan dengan keluarganya.

“Dari tiga anak itu, yang terbaru sudah kami reunifikasi (pertemukan) dengan keluarga terdekatnya, pada Sabtu, 6 Oktober 2018. Sebelumnya dipertemukan, kami menempuh sejumlah prosedur,” kata koordinator Sekber Perlindungan Anak, Febriadi, di Palu, dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id.

Menurut pria yang akrab disapa Fedi itu, anak yang tidak disebutkan namanya ini semula berada di rumah sakit, setelah selamat dari bencana. Sekber yang menerima laporan, lalu mencari dan menemukannya, untuk kemudian dipertenukan dengan keluarga.

Hingga Minggu, 7 Oktober 2018, Sekber Perlindungan Anak menerima data anak hilang/terpisah sebanyak lebih 50 anak, baik dari registrasi langsung di Sekber, maupun hasil aduan melalui media sosial (Facebook, WhatsApp), dan selebaran.

Tim dari Sekber Perlindungan Anak benar-benar mencermati semua tahapan sebelum si anak berada dalam pengasuhan pihak lain. “Bahasa tubuh baik si anak maupun pengasuh yang baru, kami cermati. Bila ada indikasi mencurigakan atau anak menolak dengan reaksi tertentu, kami akan batalkan,” kata Fedi.

Sang anak kini sudah dibawa keluarganya ke Manado, Sulawesi Utara. “Di Manado, anak ini juga dimonitor oleh Kementerian Sosial melalui jejaring pekerja sosial di sana, dengan berkoordinasi melalui dinas sosial setempat,” kata Fedi.

Fedi menjelaskan, bila mereka menerima laporan anak hilang, maka Sekber akan menyebarkan foto si anak dengan menggunakan berbagai saluran informasi. “Misalnya, melalui jaringan relawan yang ada di sini. Atau kami menyebarkan foto di sejumlah tempat, termasuk posko-posko bantuan tanpa mencantumkan identitas,” katanya.

Cegah Adopsi Ilegal

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Nahar menyatakan, prosedur ketat perlu ditempuh untuk memastikan anak tersebut tidak berada dalam penguasaan pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih dalam situasi bencana, di mana perhatian dan kesibukan masyarakat terkuras untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.

Anak korban bencana tidak mendapat pengawasan penuh, atau tidak ada yang menjaga sementara belum bertemu dengan orang tuanya, atau  orang tua meninggal menjadi korban bencana.

“Kami harus memastikan pihak yang mengasuh adalah orang yang bertanggung jawab dan benar-benar ingin memberikan perlindungan kepada anak,” katanya. Upaya ini untuk menghindari anak dari berbagai bentuk kejahatan. Misalnya, penculikan, perdagangan orang, pencurian organ tubuh, atau adopsi yang tidak sesuai prosedur (adopsi ilegal).

Peran pemerintah daerah (pemda) juga penting mencegah bahaya terhadap anak korban bencana. “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang kehilangan orang tuanya, diasuh kembali oleh orang tua/keluarga, atau pihak yang jelas identitas dan tujuannya,” kata Nahar.

Pengaduan anak hilang juga dibuka di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Nipotowe Palu. Data hingga Minggu, 7 Oktober 2018 menunjukkan, telah masuk pengaduan di balai ini 10 orang anak hilang atau terpisah dari orang tuanya.

Tiga Prioritas Layanan

Guna mengantisipasi potensi ancaman terhadap kelompok sosial rentan, dalam hal ini anak, Kementerian Sosial dan sejumlah mitra melalui Sekber Perlindungan Anak melakukan tiga prioritas layanan berupa pendataan anak terpisah/tanpa pendamping, layanan dukungan psikososial (LDP) Anak, dan upaya pencegahan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Upaya tersebut berupa (1) sosialisasi proses pengangkatan anak atau adopsi yang sesuai dengan aturan yang berlaku; (2) mencegah anak-anak keluar dari dari daerah gempa tidak dengan orang tua/keluarganya melalui pendataan di titik-titik pengungsian dan kedatangan pengungsi, serta mendirikan pos layanan sosial anak di daerah penyangga untuk mengantisipasi terjadinya anak-anak terpisah dan tanpa pendamping.

Kementerian Sosial juga mulai membuat stiker informasi mencegah keterpisahan anak dengan orang tua dan keluarga, mengaktivasi layanan pendataan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, membuka layanan pendataan dan penjangkauan anak terpisah dan tanpa pendamping di Makassar, serta menelusuri berita viral tentang tawaran adopsi anak-anak korban gempa Palu di Makassar.

“Hasil sementara bahwa informasi tersebut tidak benar (hoaks). Dilanjutkan dengan pencarian fakta lain dan kerja sama dengan lembaga mitra,” kata Fedi.

Sekber Perlindungan Anak juga menyediakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Anak. Berbagai aktivitas digelar di tenda khusus untuk memberi terapi psikologis bagi anak-anak yang terdampak gempa. Sekitar 19 anak laki-laki dan perempuan mengikuti dengan gembira acara menyanyi dan aneka hiburan dengan dibimbing psikolog anak Seto Mulyadi (Kak Seto) dan Kak Heny.

Pada pagi hari digelar aktivitas menggambar dan bernyanyi yang diikuti puluhan anak usia antara 5-10 tahun. Pada sore hari, diadakan permainan sulap dan bernyanyi. Kegiatan diiniasi Sekber Perlindungan Anak yang digagas oleh Kementerian Sosial ini beserta lembaga mitra seperti UNICEF, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Palang Merah Indonesia (PMI), dan sebagainya.

Terapi Bermain

Seto Mulyadi yang hadir di tenda Sekber Perlindungan Anak menyatakan, anak-anak korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah mengalami kemajuan signifikan dalam pemulihan trauma.

“Kuncinya adalah pada bermain. Bermain adalah dunia anak-anak. Dengan bermain, anak-anak bisa meluapkan kegembiraan, dan berangsur-angsur mengikis aura negatif,” kata Seto.  

Penanganan atau terapi untuk setiap anak berbeda satu dengan yang lain. “Anak dengan pengalaman traumatik berat tentu berbeda dengan anak yang lebih ringan beban psikologisnya,” kata dia.

(ROS)

Bone Kirim 150 Truk Logistik ke Sulteng

Iring-iringan truk mengangkut logistik dari Mamuju, Sulawesi Barat menuju Sulteng, Sabtu, 6 Oktober 2018, Ant – M Faisal Hanapi

Mamuju: Sebanyak 150 truk logistik dikirim dari Kabupaten Bone, Sulawesi Barat, menuju Sulawesi Tengah. Truk-truk itu membawa logistik untuk kebutuhan warga yang menjadi korban bencana di Donggala dan Palu, Sulteng.

“Bupati Kabupaten Bone H Fahsar Padjalangi memimpin lansung misi Kemanusiaan melaksanakan distribusi bantuan gempa Donggala Palu tersebut,” kata Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone, Abdi Fadjaruddin di Mamuju, Sabtu 6 Oktober 2018.

Ia mengatakan, selain membawa logistik bantuan, rombongan misi kemanusiaan Kabupaten Bone juga membawa serta tim relawan dan tenaga medis.

“Bantuan logistik untuk korban gempa Donggala Palu tersebut dikumpulkan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone,” katanya.

Ia menyampaikan bantuan kemanusiaan ini akan mewakili ungkapan rasa duka yang mendalam rakyat bone atas musibah gempa dan tsunami berkekuatan 7,7 skala richter di Donggala Palu.

“Apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada seluruh masyarakat bone dari berbagai lapisan atas antusiasme menggalang bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa bencana,” katanya.

Antusiasme masyarakat sekaligus menunjukkan rasa persaudaraan dan rasa kemanusiaan masyarakat Bone yang masih tetap terjaga dengan baik.

(RRN)

12 Kepala Daerah di Kalsel Dukung Jokowi-Ma’ruf

Banjarmasin: Sebanyak 12 kepala daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Tim menargetkan 70 persen suara di Kalsel.

“Melihat besarnya dukungan dari semua kalangan baik kepala daerah, tokoh masyarakat, ulama dan lainnya, kita optimis mampu meraih kemenangan hingga 70 persen,” kata Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma`ruf, Mardani H Maming, Sabtu, 6 Oktober 2018. 

Mantan Bupati Tanah Bumbu menyebut Kalsel ditargetkan menjadi salah satu lumbung suara bagi Jokowi-Ma’ruf. Tercatat 12 kepala daerah dan sembilan partai politik se-Kalsel mendeklarasikan dukungannya ke pasangan 01 ini. 

Satu-satunya kepala daerah yang tidak menyatakan dukungan adalah Hulu Sungai Tengah, karena bupati setempat ditahan KPK beberapa waktu lalu.

Deklarasi dukungan ini digelar di posko Tim Kampanye Daerah Kalsel Jokowi-Maruf, Jalan A Yani kilometer 5,7, Kota Banjarmasin. Deklarasi disertai peresmian posko utama pemenangan Jokowi-Maruf Kalsel. Pada acara ini juga dilakukan pembacaan deklarasi dukungan kepala daerah dibacakan oleh Bupati Barito Kuala, Noormiliyani AS. 

“Bahwa untuk meneruskan sebuah perubahan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka pemerintah saat ini perlu mendapat dukungan setinggi-tingginya dari seluruh lapisan masyarakat serta parpol khususnya di Kalsel,” demikian poin pertama isi deklarasi.

Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, hadir pula Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah, Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Noormiliyani dan Rahmadian Noor, Bupati Banjar Khalilurahman dan Bupati-Wakil Bupati Tapin Arifin Arpan-Syafrudin Noor.

Kemudian Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry, Bupati-Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid dan Husairi Abdi, Wakil Bupati Tabalong Mawardi, Bupati Balangan Ansharudin, pelaksana tugas Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor, Wakil Bupati Kotabaru Burhanudin, Bupati Tanah Laut Sukamta.

Sedangkan kepala daerah pendukung tapi berhalangan hadir adalah Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Wakil Bupati Balangan Syaifullah, dan Bupati Kotabaru Sayed Jafar.

(ALB)

119 Jenazah di Petobo Sudah Dievakuasi

Palu: Tim Pencarian dan Penyelamatan (SAR) gabungan telah mengevakuasi 119 jenazah di Kelurahan Petobo, Kota Palu selama delapan hari, sejak gempa mengguncang kawasan tersebut, Jumat 28 September 2018.

“Jumat 5 Oktober tim kami mengevakuasi 34 jenazah, sehingga totalnya ada 119 jiwa,” kata petugas SAR Gabungan untuk kawasan Petobo, Chandra Kresna, saat ditemui di lokasi penggalian di Palu, Sabtu, 6 Oktober 2018. 

Ia memperkirakan jumlah korban di Petobo akan terus bertambah, mengingat wilayah di Kecamatan Palu Selatan tersebut diisi tidak hanya oleh pemukiman, tetapi juga pasar, pusat kebudayaan Islam (Islamic Center), rumah sakit, dan sekolah. 

“Jumlah korban, kalau perkiraan pastinya akan terus bertambah, karena kalau dilihat gambar aslinya ada perumnas, perumahan BTN, Pasar Bulili, padat memang wilayahnya,” katanya.

Baca: Korban Meninggal Mencapai 1.649 Orang

Pada lanjutan evakuasi Sabtu ini, kata Chandra, Tim SAR Gabungan mengerahkan 88 personel dan lima ekskavator.  “Dari lima ekskavator, duanya difungsikan untuk membuka jalan utama, dan tiga sisanya untuk membantu tim SAR,” kata dia.  

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, kendala utama tim SAR di lapangan adalah jumlah personel evakuasi yang kurang memadai.  “Jumlah personel masih terbatas, apalagi dilihat dari luasnya wilayah yang terdampak di Petobo. Untuk evakuasi hari ini memang ada 88 orang untuk beroperasi di wilayah Petobo, tetapi idealnya harus ada 20-25 personel untuk menyisir kawasan seluas 50 meter persegi,” kata dia.

Ia menambahkan panjang kawasan yang terdampak bencana mencapai dua kilometer, sedangkan lebarnya belum dapat diketahui.  Sejauh ini, Tim SAR Gabungan terdiri atas pegawai Badan Penyelamatan dan Pencarian Nasional (Basarnas), dan potensi SAR yang terdiri atas TNI/Polisi, relawan Palang Merah Indonesia (PMI), dan evakuator dari lembaga kemanusian.

Dalam operasi Tim SAR Gabungan di Petobo yang digelar Sabtu, Dompet Dhuafa menerjunkan delapan petugas untuk mengangkut jenazah yang sudah dievakuasi dari Petobo.

“Untuk operasi hari ini ada delapan evakuator yang bertugas, kami diminta untuk mengantar jenazah dari lokasi ke pemakaman massal,” kata Ikhsan, salah satu relawan Dompet Dhuafa.

Sebelumnya, Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi Imam Rulyawan mengatakan Dompet Dhuafa telah mengevakuasi minimal 30 jenazah setiap harinya.  

“Per sif, tim rescue kami mampu mengangkut 10-13 jenazah. Satu hari ada tiga sif, jadi minimal ada 30 jenazah yang dievakuasi oleh relawan Dompet Dhuafa,” katanya.

Ia menambahkan tim evakuator Dompet Dhuafa telah memiliki keahlian khusus untuk mengangkut jenazah dari lokasi bencana. Mereka juga dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan dibantu mobil khusus jenazah (barzah). 

(ALB)

Peserta Kirab Pemuda Sudah Masuk Bangka

Bangka: Sebanyak 50 peserta Kirab Pemuda 2018 sudah memasuki Kepulauan Bangka Belitung. Perwakilan pemuda dari 34 provinsi di Indonesia ini ikut memeriahkan pawai budaya kreatif pemuda di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Mereka mengenakan pakaian adat dari provinsi masing-masing.

“Bangka merupakan titik ke delapan dari 15 titik yang dilintasi peserta dari zona satu. Pawai Ini merupakan kegiatan terakhir di Kabupaten Bangka,” kata Sekretaris Deputi Bidang Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Basuki Irianto, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 5 Oktober 2018.

Selanjutnya, kata dia, peserta kirab akan ke Bengkulu dan berlanjut ke Kalimantan Barat. Adapun peserta Kirab Pemuda zona dua bertolak dari Merauke ke Polewali Mandar.

“Awalnya akan singgah di Palu, tapi karena ada bencana, jadi tidak ke sana,” kata Basuki.

Di Bangka, Pawai budaya kreatif pemuda ini juga diikuti siswa SMA di Sungailiat, di antaranya dari SMAN 1 Sungailiat, SMKN 1 Sungailiat, SMA Kesehatan Mutiara Bangsa, SMA Setia Budi, dan sekolah lainnya. 

Ia menuturkan, di setiap daerah yang menjadi titik singgah, para peserta selalu menggelar pawai budaya. Pawai budaya merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. 

“Selama di Bangka Belitung peserta kirab tidak tinggal di hotel, tapi di homestay. Agar mereka lebih memahami dan mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Setiap peserta juga memiliki bapak dan ibu,” kata Basuki.

Sebelumnya, peserta Kirab Pemuda melakukan transplantasi karang di Pantai Turun Aban, Sungailiat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, Ahmad Sapran, mengatakan transplantasi karang ini dilakukan untuk melestarikan karang yang sudah mulai rusak.

“Karena terumbu karang sudah banyak yang rusak disebabkan pertambangan dan abrasi,” ujarnya.

Kirab Pemuda merupakan agenda Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengenalkan potensi tanah air kepada para pemuda. Sebanyak 88 pemuda dipilih untuk mengarungi 34 provinsi dan 100 kabupaten/kota selama 73 hari. Kirab dibagi menjadi dua zona, yakni yang bergerak di barat dan di timur Indonesia.

(UWA)

11 RS di Daerah Bencana Sudah Beroperasi

Palu: Sebanyak 11 rumah sakit di sejumlah daerah terdampak gempa 7,4 Skala Richter yang melanda Sulawesi Tengah sudah beroperasi kembali untuk melaksanakan tindakan medis bagi para korban.

“11 rumah sakit sudah beroperasi maksimal, yang belum beroperasi satu, Anutapura, karena runtuh. Tapi kita bangun tenda di depan dan sementera ini belum bisa melayani tindakan,” kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto di Palu, Jumat, 5 Oktober 2018. 

Selain itu, ada pula dua kapal rumah sakit, yakni KRI DR Soeharso dengan kapasitas tujuh kamar operasi dan kapal rumah sakit Ksatria Airlangga dengan dua kamar operasi. KRI DR Soeharso bersandar di Pelabuhan Pantoloan Palu, sedangkan kapal rumah sakit Ksatria Airlangga bersiaga di wilayah pesisir Donggala untuk menangani korban tsunami.

“Saya mendapatkan informasi KRI DR Soeharso sudah melakukan 12 operasi, dikerjakan malam tadi dari sore sampai jam 02.00 malam baru selesai. Mereka mampu karena ada lima kamar operasinya, dokternya ada tujuh,” kata Yurianto.

Puskesmas yang berada di wilayah terdampak gempa juga satu per satu mulai diberdayakan kembali karena bangunan dan sarananya tidak mengalami  kerusakan.

“Kita memiliki puskesmas cukup banyak di Sigi ada 19, di Donggala 18, di Palu ada 13. Kita melihat banyak sekali yang tidak berfungsi,” kata dia.

Tidak berfungsinya puskesmas tersebut karena tidak ada tenaga kesehatan yang siaga untuk melayani masyarakat karena petugasnya turut menjadi korban dan ikut mengungsi.

Yurianto mengatakan saat ini relawan tim medis yang sudah datang 855 orang yang terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga medis lainnya. Dia menjabarkan fokus tim kesehatan dalam dua minggu pascabencana masih berupaya penyelamatan nyawa dan upaya pencegahan agar tidak terjadi kecacatan.

Target dua minggu ke depan ialah pemulihan darurat di mana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan lokal mulai bekerja kembali dengan baik.  

“Tetapi tetap kita perkuat, kita tidak bisa melepaskan. Lombok sendiri sampai dengan saat ini belum bisa kita lepaskan, masih membutuhkan waktu cukup lama,” kata Yurianto.

(ALB)

Warga Sekitar Gamalama Butuh Bantuan Masker

Ternate: BPBD Kota Ternate, Maluku Utara, membagikan masker pada warga di Kecamatan Ternate Barat. Pembagian masker dilakukan lantaran warga di kecamatan tersebut terkena hujan abu vulkanik erupsi dari Gunung Gamalama.

“Sesaat setelah Gunung Gamalama Erupsi pada Kamis Siang, tim dari BPBD datang ke Kecamatan Ternate Barat untuk membagikan masker kepada warga,” kata Camat Ternate Barat, Ishak, di Ternate, Kamis, 4 Oktober 2018.

Namun jumlah masker yang dibagikan BPBD itu masih kurang. Warga di tiga kelurahan di Kecamatan Ternate Barat mencapai lebih 3.000 jiwa. Sementara masker yang dibagikan hanya berjumlah 1.000 lembar.

Ishak mengatakan telah meminta tambahan masker. Terlebih, hujan abu vulkanik meluas ke lima kelurahan lain.

Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama Darno Lamani mengatakan gunung api setinggi 1.700 meter dari permukaan laut itu erupsi pada Kamis pukul 11:52 WIT. Asap putih menyembur hingga ketinggian 250 meter ke arah barat atau wilayah Kecamatan Ternate Barat.

Status gunung masih level II atau Waspada. Namun warga diminta meningkat kewaspadaan, tetap tenang, dan tak terpengaruh informasi tak benar soal Gamalama.

(RRN)

TNI Distribusikan Pakaian ke Korban Gempa Palu

Palu: Satuan Tugas Gabungan Bantuan Kesehatan Penganggulangan Bencana Alam Palu Sulawesi Selatan (Satgasgab Bankes Gulbencal) Satuan Yonkes 2/2 Kostrad mendistribusikan pakaian bekas layak pakai kepada korban gempa dan tsunami di Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah. Pendistribusian ini dilakukan bersama Posko Kementerian Sosial (Kemensos).

Komandan Regu Perbekalan Satgas Bankes Divif 2 Kostrad, Sertu Dedi Irfan Jaya mengatakan pakaian Bekas layak pakai ini disalurkan kepada para pengungsi karena minimnya sisa pakaian dari para korban bencana alam. 

“Diharapkan dengan adanya distribusi pakaian bekas layak pakai ini, para pengungsi dapat berganti pakaian. Hal ini termasuk salah satu upaya preventif yang dilakukan agar para pengungsi tidak terserang penyakit kulit,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis 4 Oktober 2018.

Dedi menambahkan selain mendistribusikan pakaian bekas layak pakai, regu perbekalan juga mendirikan dapur lapangan. Fungsinya yakni sebagai lokasi untuk mendistribusikan logistik berupa makanan dan minuman kepada para pengungsi.

Selain itu, Danyonkes 2/2 Kostrad, Letnan Kolonel dr Djeffri Federik Longdong, mengaku pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada korban bencana yang berada di tenda-tenda pengungsian di sekitar wilayah Balaroa bahwa tersedia Rumah Sakit Lapangan di Halaman Kantor BMKG Kelas 1 Palu.

“Hal ini kita lakukan karena minimnya informasi yang diterima oleh para pengungsi yang letaknya di pelosok-pelosok Kelurahan Balaroa. Terbukti dengan banyaknya tanggapan pengungsi saat dilakukan Sosialisasi Rumah Sakit Lapangan, mereka tidak mengetahuinya,” ungkapnya.

Sosilasi yang dilaksanakan oleh prajurit satgas ini dilakukan dengan berjalan kaki. Sebab lokasi sosialisasi berada di daerah menanjak, sehingga prajurit satgas harus menyusuri pelosok Kelurahan Balaroa yang kondisi geografisnya berupa perbukitan.

“Pentingnya sosialisasi Rumah Sakit Lapangan agar para pengungsi yang berada di pelosok Kelurahan Balaroa mengetahui dan segera berobat sehingga sakit yang diderita tidak semakin parah,” terangnya.

Sementara itu, saat melaksanakan sosilasasi, Kapten Ckm Dwi Yatno mengatakan bahwa banyak ditemukan pengungsi yang mengalami sakit sejak terjadinya Gempa dan Tsunami. Para pengungsi yang sakit itu sampai saat ini belum ada penanganan medis. 

“Setelah Sosialisasi saya akan melaporkan kepada Komandan Satgas agar Kelompok Evakuasi Rumah Sakit Lapangan segera melakukan evakuasi terhadap korban yang sakit,” pungkasnya.

(ALB)

Empat Anjing Andalan Pencari Korban

Tim SAR Dog Jakarta Rescue bersama anjing penyelamat yang diterjunkan untuk mencari korban gempa di reruntuhan Hotel Roa Roa, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 3 Oktober 2018. Medcom.id/ Surya Perkasa.

Palu: Alfa, Delta, Athena, dan Igor sedang beristirahat. Empat ekor anjing penyelamat terlatih ini diterjunkan untuk mencari korban di reruntuhan Hotel Roa Roa, Palu, Sulawesi Tengah.

Alfa tertidur sambil melirik-lirik warga dan Delta bercanda dengan dog handler (pawang anjing) dari SAR Dog Jakarta Rescue (SDJR). Dua bersaudara ini anjing ras golden retriever.
 
Sedangkan badan Igor dan Athena dari ras belgian malinois tengah dibasahi.

“Cuaca di sini panas. Saya enggak berani lebih dari 15 menit, takut mereka kena serangan panas,” kata Ketua Umum SDJR Fitriana Suprapto, di lokasi, Rabu, 3 Oktober 2018.

Keempat ekor anjing yang diterjunkan ini berpengalaman dalam penyelematan korban bencana. Delta misalnya, pernah beraksi dalam pencarian korban gempa Nepal dan Alfa terjun di Gempa Lombok.

Tugas dan peran keempat sekawan ini tidak sembarangan. Mereka bertugas untuk mendeteksi dan mencari lokasi potensial korban.

“Kalau sudah terkonfirmasi, tim SAR menggali reruntuhan. Tadi baru saja titik yang digali ditemukan jasad korban,” ungkap Fitriana.

Tak mudah mendidik anjing penyelamat. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mendidik anjing tersebut.

Pelatihan ketangkasan, kepatuhan, sampai kemampuan pencarian dan penyelamatan membutuhkan waktu setidaknya dua tahun

 Alfa dan Delta merupakan, dua anjing yang memiliki sertifikasi dari IRO, lembaga di bawah UNHCR.

Badan PBB yang mengurusi penanggulangan bencana dan kemanusiaan.

 “Ada prosedur yang mesti dipahami dog handler dan SAR Dog. Ini yang mesti dilatih, jadi proses penyelamatan dan perawatan anjing penyelamat itu tidak bisa sembarangan,” pungkas Fitriana.

(DEN)

Dua Korban Asal Palu Melahirkan di Kapal

Pengungsi asal Sulteng mengungsi ke Makassar dengan KRI Makassar, Medcom.id – Andi Aan

Makassar: Kapal Perang Indonesia (KRI) Makassar-590 TNI Angkatan Laut bertolak dari dermaga Pantoloan Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu 3 Oktober 2018. Kapal dengan nomor lambung 590 membawa 1.609 korban gempa dan tsunami asal Palu dan Donggala yang akan mengungsi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Siaran pers Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal VI) mengungkapkan para pengungsi antre naik ke kapal sejak Rabu pagi. Mereka membawa barang pribadi seadanya yang sempat diselamatkan saat bencana. 

“Ini merupakan tugas kami dalam melaksanakan operasi dukungan bantuan bencana gempa bumi di wilayah Provinsi Sulteng dan Sulbar,” kata Komandan KRI Makassar-590 Letkol Laut (P) Anton Pratomo melalui siaran pers.

Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Aris Bachtiar mengatakan, KRI Makassar-590 diperkirakan tiba di Pelabuhan Makassar pada Kamis 4 Oktober, pukul 18.00 Wita. Berbagai unsur telah menyusun langkah persiapan mengantisipasi kedatangan para pengungsi.

“Di antara penumpang tersebut terdapat sembilan orang yang sakit dan dua orang melahirkan di atas kapal,” kata AKBP Aris di Makassar.

Aris mengatakan, korban gempa, setelah berlabuh, akan langsung dibawa ke lokasi pengungsian di Asrama Haji Sudiang Makassar. Mereka diangkut dengan 30 bus. Kendaraan disiapkan oleh berbagai instansi di lingkup Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.

“Unsur terkait juga menyiapkan logistik makanan dan minuman siap saji untuk para pengungsi saat KRI Makassar-590 sandar di Pelabuhan Makassar,” kata Aris.

Sebagian korban gempa dan tsunami Sulteng diungsikan ke Makassar beberapa hari terakhir. Mereka ditampung di beberapa lokasi pos pengungsian dan rumah sakit. Sebagian hanya transit karena dijemput oleh keluarga.

(RRN)

Petani Minta Pemerintah Cek Kondisi Paceklik

Jakarta: Kemarau panjang dinilai semakin memberatkan petani. Daripada mengumbar data yang mengesankan hasil panen tak terganggu oleh musim kemarau, petani meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk turun ke lapangan menyaksikan kondisi paceklik.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli menyampaikan hal tersebut mengomentari optimisme Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran menyebut musim kemarau tidak berdampak signifikan terhadap produksi beras nasional. 

Menurut Agus, musim kemarau yang panjang jelas berdampak langsung terhadap pertanian dan kehidupan para petani. Selain produksi hasil tanam petani yang dipastikan menurun, kemarau juga menghadirkan persoalan-persoalan lain. Seperti, tumbuhnya hama di lahan pertanian.

“Hama di ladang-ladang pertanian semakin banyak. Ini yang kerap dikeluhkan para petani,” papar Agus, seperti dilansir Antara, Selasa, 2 Oktober 2018.

Lebih jauh Agus menuturkan kemarau panjang juga menyebabkan petani gagal panen sehingga merugi dari sisi modal. Secara tidak langsung hal ini membuat petani memilki utang panen. Alhasil, ketika datang musim hujan, mereka harus menanam ulang. 

Ia juga menyoroti semakin meluasnya kekeringan di ladang-ladang pertanian dibandingkan dengan tahun lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kekeringan telah melanda 11 provinsi, terdiri dari 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. 

Daerah-daerah itu sebagian besar adalah sentra beras dan jagung. Beberapa di antaranya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Lampung.

Baca: BNPB: Kekeringan Melanda 11 Provinsi

Hasil studi Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) juga selaras dengan temuan BNPB. Tercatat, sebanyak 39,6 persen dari 14 kabupaten sentra padi mengalami penurunan produksi pada kemarau panjang saat ini. 

Oleh sebab itu, Agus mendorong Kementan lebih serius menangani persoalan ini. Ia meminta Kementan berkoordinasi langsung dengan petani dan menampung masalah-masalah yang mereka hadapi. 

“Kementan sejauh ini kurang optimal membenahi persoalan yang dihadapi petani, khususnya saat musim kemarau melanda,” kata dia. 

Anggota Bina Desa, Bidang Pendidikan dan Pengorganisasian, John Pluto, menyatakan dampak kemarau tahun ini lebih para dari tahun lalu. “Kondisi kekeringan yang berkepanjangan membuat petani tidak berani menanam. Takut rugi,” ujarnya.

Presiden Peternak Layer (ayam petelur) Nasional, Ki Musbar Mesdi mengatakan kemarau panjang  memberikan efek domino kepada peternak. Menurut dia, menurunnya jumlah panen berdampak pada tingginya harga jagung di pasaran.

“Terjadi penurunan suplai sekitar 20 persen dari produksi nasional akibat kemarau,” ujar Musbar.

Ia mempertanyakan tingginya target produksi jagung dari Kementan. Apalagi musim kemarau saat ini lebih parah. “Tidak semua wilayah ada airnya,” ujar dia.

Bahkan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini, menurutnya, sangat berpotensi menyebabkan terjadinya gagal panen. Oleh karena itu Musbar menekankan perlunya perbaikan tata kelola termasuk distribusi komoditas pangan secara nasional. 

“Pemerintah seharusnya menyiapkan mesin-mesin pascapanen, salah satunya mesin pengering, di daerah sentra produksi komoditas pangan. Dengan demikian, dapat didistrubusikan ke seluruh wilayah Indonesia” ujarnya.

(UWA)

Awaluddin Berharap Kabar Keponakan

Palu: Awaluddin termenung melihat ekskavator menggali reruntuhan puing bangunan di Bala Roa, Palu, Sulawesi Tengah. Beberapa kali Medcom.id mencoba menyapa, dia baru menengok di kali kelima.

Mata Awaluddin, 48, nanar. Raut wajah letih tak bisa ditutupi masker yang dia kenakan. 

“Masih menunggu keponakan saya. Bapaknya itu di dekat ekskavator,” kata Awaluddin menunjuk salah satu ekskavator  yang sedang membongkar reruntuhan musala, Selasa, 2 Oktober 2018.

Keponakannya, Rahmatia, 24, tinggal di dekat musala yang tengah dibongkar. Hatinya dan orang tua Rahmatia sungguh tak tenang.

Baca: Korban Bencana Sulteng Tembus 1.234 Jiwa

“Dia menelepon. Dia bilang ada gempa besar. Sementara berbicara, langsung mati,” kata dia.

Awaluddin menyebut kejadian ini membuatnya dan keluarga syok. Dia dan keluarga langsung berangkat dari Poso.


(Awaluddin, warga yang mencari kerabatnya yang menjadi korban bencana di Palu, Selasa 2 Oktober 2018, Medcom.id – Surya Perkasa)

Rahmatia baru saja menikah dan baru setahun tinggal di Palu. Rahmatia bekerja sebagai suster di salah satu rumah sakit di Kota Palu. Dia hanya berharap bisa segera menemukan sang keponakan.

Hingga berita ini dimuat, BNPB mendata jumlah korban tewas mencapai 1.234 jiwa. Korban tewas ditemukan di Kabupaten Palu, Singgih, Parigi Moutong, dan Donggala.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan korban meninggal lantaran tertimpa reruntuhan bangunan dan terjangan tsunami. Hari ini, kata Sutopo, korban tewas akan dimakamkan secara massal setelah diidentifikasi.

“Sementara jumlah korban luka berat 799 orang dirawat di rumah sakit, korban hilang 99 orang, dan jumlah pengungsi sebanyak 61.867. Pengungsi tersebut tersebar di 109 titik,” ujar Sutopo.

(RRN)

Wali Kota Manado Akan Datangi Kejagung Terkait Dana Hibah Banjir

Manado: Wali Kota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL) bersedia memberikan keterangan seputar dugaan korupsi penggunaan dana bencana banjir pada 2018. Perkara itu sedang dalam pendalaman di Kejaksaan Agung di Jakarta.

Lumentut mengatakan akan mendatangi Kejaksaan untuk memberikan keterangan soal masalah itu. Agar, katanya, informasi mengenai dana dan penanganan bencana yang terjadi empat tahun lalu tidak simpang siur.

Dana tersebut, ujar Lumentut, merupakan hibah dari pemerintah pusat untuk penanggulangan setelah banjir menerjang pada Januari 2014. Ia mengaku meminta jajarannya untuk mengelola dana tersebut sebaik mungkin agar tak disalahgunakan.

Lumentut meminta warga Kota Manado untuk tenang. Warga, ujarnya, tak gampang terpancing dengan informasi yang tak jelas mengenai penggunaan dana.

“Serahkan saja penanganan pemeriksaan dana bantuan bencana ini kepada aparat penegak hukum. Masyarakat harap tenang, berikan kesempatan penegak hukum bekerja dulu. Saya minta doa dari seluruh masyarakat Kota Manado, agar pemeriksaan hukum ini berjalan dengan baik,” kata Lumentut di Manado, Sulawesi Utara, Senin malam, 1 Oktober 2018.

Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sulut, termasuk Manado. Puluhan ribu orang mengungsi. Ribuan rumah dan sarana umum rusak.

(RRN)

Bantuan ke Donggala Dikawal Sejak di Perbatasan

Donggala: Bantuan untuk korban bencana di Sulawesi Tengah, belum terdistribusi rata. Salah satunya di Kabupaten Donggala. Kapolres Dongkala AKBP Ferdinand mengatakan bantuan yang masuk akan dikawal sejak dari perbatasan hingga posko pengungsi. 

“Yang jadi kendala keamanan, jangan sampai dijarah di tengah jalan sehingga nanti bantuan tak tepat sasaran,” ujar Ferdinand kepada Metro TV, Senin 1 Oktober 2018. 

Dia menuturkan, untuk akses jalan menuju Dongkala saat ini sudah lancar. Kelak, kata dia, bantuan yang datang seperti dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, atau Sulawesi Utara bakal dikawal sejak di perbatasan. 

“Sudah berkoordinasi lebih dulu dengan polres di sana, kita sudah siapkan anggota juga titik jemputnya. Kita kawal,” ujarnya. 

Lebih lanjut, kata dia, untuk sistem distribusi akan dikoordinasikan dengan seluruh jajaran polsek yang bakal diarahkan langsung oleh Bupati Donggala. 

Baca: Tim Medis Berdatangan ke Sulteng

(LDS)

Pesona Kota Tinutuan

isatawan menikmati keindahan alam bawah laut di Taman Nasional Bunaken, Manado, Sulawesi Utara. (Foto: MI/Panca Syurkani).

Jakarta: Manado identik dengan ragam kuliner yang unik. Manado juga menyimpan kekayaan sejarah dan budaya. Salah satunya, Tari Tetengkoren.

Tari Tetengkoren merupakan hasil perkembangan zaman. Tarian ini merupakan buah kreativitas para perempuan Minahasa, yang diciptakan dan beredar pada 1990-an. Tarian khas ini sering dijumpai pada kegiatan kebudayaan, acara pembukaan suatu kegiatan pemerintahan, dan paling sering dijumpai di Bale/Wale.

Bale/Wale memiliki arti tempat melakukan aktivitas dalam kehidupan berkeluarga. Rumah adat tradisional Minahasa ini memiliki dua tangga di serambi depan, sesuai dengan filosofi masyarakat Minahasa.

Rumah panggung yang berasal dari Desa Woloan itu memiliki tangga di kiri dan kanan bagian depan rumah, berperan khusus saat terjadi pinangan (pernikahan) secara adat. Hal ini menjadi alasan mengapa Bale/Wale masih dirawat sejak dibangun pada 116 tahun silam.

Rumah tradisional Minahasa ini sengaja dilestarikan agar bisa menjadi cagar budaya yang masih digunakan. Biasanya, Bale/Wale digunakan sebagai kegiatan kebudayaan di kota Manado, seperti tarian dan teater.

Tak cuma tarian, Manado juga memiliki makanan khas Minahasa yang masih bertahan dari 1940-an hingga sekarang, yaitu cekalang fufu. Makanan kelolahan ikan cekalang ini selalu menjadi favorit wisatawan, meski telah terdapat pengembangan resep.
 
Bagi pecinta pantai dan keindahan bawa laut, Manado memiliki Pulau Bunaken yang bisa dikunjungi wisatawan untuk melihat keindahan pantai dan bawah lautnya. Pulau Bunaken sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu taman nasional bawah laut yang indah.

Saksikan selengkapnya keindahan Manado dalam program IDEnesia Metro TV pada Minggu, 30 September 2018, pukul 21.30 WIB.

(ROS)

Warga Parigi Belum Mendapat Bantuan

Kondisi setelah gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulteng. (AFP/Adek Berry)

Gorontalo: Warga yang berada di Parimo, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong hingga Talise, Kota Palu, membutuhkan pasokan makanan, air bersih dan aliran listrik. Pasalnya, hingga tiga hari setelah bencana gempa bumi mengguncang Palu, belum ada bantuan yang masuk. 

Melansir Antara, Nada, salah satu warga setempat, mengaku jika listrik menjadi salah satu kebutuhan utama warga. “Saya bersama rekan-rekan keluar dari Kota Palu hanya untuk mencari penjualan bensin, termasuk mencari makanan,” ujar Nada, Minggu, 30 September 2018. 

Ia mengungkap, kondisi tempat tinggalnya di Parimo hingga kini masih gelap gulita saat malam hari. Sementara itu, pantauan Antara, lalu lintas dari Kota Palu ke Toboli padat lancar. 

Umumnya pengendara motor pulang ke Kota Palu. Sementara pantauan dari arah Toboli, kebanyakan warga masuk ke Kota Palu, akan menjemput sanak keluarga yang masih bertahan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, data terbaru jumlah korban meninggal dunia akibat gempa yang disusul tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, menjadi 832 jiwa.

Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi BNPB,  Sutopo pada  konferensi pers di Graha BNPB Jakarta Timur, Minggu, menyebutkan korban meninggal di Kota Palu tercatat 821 orang dan di Donggala 11 orang.

(LDS)

Trans Sulawesi Poso-Palu Terputus

Kondisi pasca-tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: AFP/Ola Gondronk)

Makassar: Gempa yang menguncang Kota Palu menyebabkan akses masuk kota tersebut terputus. Penyebabnya karena jembatan penhubung di Kota roboh.

“Ada laporan masuk Jembatan Kuning Palu tidak bisa dilalui karena terputus. Untuk jalur lainnya dinyatakan aman,” kata Kasat PJR Polda Sulteng AKBP Hendro, Sabtu, 29 September 2018, sembari menyatakan jalur dari Pasangkayu, Sulawesi Barat menuju Donggala, Sulteng aman untuk dilintasi. 

Baca: Jembatan Palu IV Ambruk

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Informasi Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Utara, Hasbullah yang sedang menuju ke Palu menginformasikan jika mereka tertahan di wilayah Poso karena akses jalan tetutup.

“Iya, akses jalan di Desa Mayoa, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng terputus, tidak bisa melintas, karena ada lempengan batu dari bukit yang terjatuh menutup jalan,” ungkap Hasbullah.

Baca: BMKG Pastikan Ancaman Tsunami Telah Berakhir

Sebelumnya BMKG mencatat kekuatan gempa dengan magnitudo 7,4 SR. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami pascagempa tersebut dan terpantau terjadi tsunami di Mamuju setinggi enam sentimeter dan pantai Palu dengan ketinggian 1,5 meter pada pukul 17.27 WIB.

Setelah tsunami surut, BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 17.36 Wita. Akibat bencana tersebut sejumlah bangunan rusak dan arus listrik serta komunikasi di Palu mati. Selain itu, dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka-luka yang masih terus didata.

(ALB)

IDI: Korban Tewas Gempa Palu 30 Orang

Seorang anak melintas di depan rumah yang roboh akibat gempa di Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9). (ANTARA/HO/BNPB-Sutopo Purwo N)

Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah menyatakan sedikitnya 30 orang meninggal akibat peristiwa gempa berkekuatan 7,4 skala richter yang mengguncang Kabupaten Donggala dan Kota Palu. 

“Jumlah korban meninggal di kami 30 orang, dan 9 orang mengalami luka di kepala,” kata Ketua IDI Sulteng I Komang Adi Sujendra, melalui video yang diterima Medcom.id, Sabtu, 29 September 2018.

Komang yang juga menjabat Direktur RSUD Undata Sulteng, meminta kepada seluruh pihak agar segera memfasilitasi dan memberikan bantuan lantaran rumah sakit mengalami pemadaman listrik dan terputusnya komunikasi. Komang juga meminta segera dibangunnya rumah sakit sementara di lapangan.

“Kami mohon kiranya bisa diberi bantuan untuk menolong, memfasilitasi dan memberikan kebutuhan tenda, obat-obatan, terpal, tenaga medis, dan selimut,” ujar Komang.

Baca: BMKG Prediksi Gempa Susulan Masih Akan Terjadi

Sebelumnya BMKG mencatat kekuatan gempa dengan magnitudo 7,4 SR. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami pascagempa tersebut dan terpantau terjadi tsunami di Mamuju setinggi enam sentimeter dan pantai Palu dengan ketinggian 1,5 meter pada pukul 17.27 WIB.

Setelah tsunami surut, BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul
17.36 WITA. Akibat bencana tersebut sejumlah bangunan rusak dan arus listrik serta komunikasi di Palu mati. Selain itu, dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka-luka yang masih terus didata.

(ALB)

Warga Palu Masih Merasakan Gempa Susulan

Jakarta: Gempa dengan skala rendah hingga Jumat malam, 28 September 2018 masih dirasakan di Kota palu, Sulawesi Tengah. Sebelumnya gempa 7,4 SR wilayah itu sekitar pukul pukul 17.02 WIB

“Hingga malam ini gempa masih terasa dalam skala kecil,” kata Rahmat, warga kota Palu kepada Metro TV, Jumat, 28 September 2018. 

Rahmat mengaku hingga saat ini Kota Palu lumpuh total. Listrik dan sebagian jaringan komunikasi juga terputus. 

“Kota Palu gelap gulita,” ujar Rahmat.

Gempa 7,4 SR di Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), sempat menimbulkan tsunami. Gelombang air laut itu menghantam Kota Palu, Sulteng. 

Baca: Kronologi Pergerakan Tsunami di Palu

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwikorita Karnawati menjelaskan awalnya gempa 7,4 SR terjadi pukul 17.02 WIB, Jumat, 28 September 2018. Pusat gempa ada di 0.20 LS dan 119.89 BT di kedalaman 11 km.

Dari pemodelan tsunami, BMKG memprediksi gelombang air laut akan menyambangi Palu pada pukul 17.22 WIB. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini tsunami bersamaan dengan informasi terjadinya gempa.  “Dari hasil pengamatan, ada kenaikan muka air laut 6 sentimeter,” kata Dwikorita saat memberikan keterangan pers. 

Baca: Kota Palu Lumpuh

Tsunami setinggi 1,5 pun menghantam Palu. Namun, air laut yang sempat menghantam pesisir pantai berangsur surut. “Maka peringatan dini tsunami kami akhiri pukul 17.36 WIB atau 18.36 WITA,” jelas Dwikorita. 

Dwikorita meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi bencana ini. Namun, dia mengingatkan potensi gempa susulan masih ada. 

(ALB)

Warga Mamuju Mengungsi ke Tempat Tinggi

Mamuju: Sebagian warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengungsi ke tempat yang lebih tinggi maupun ke rumah-rumah keluarga mereka, pascagempa yang melanda wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah,
pada Jumat petang, 28 September 2018.

“Kami mengungsi dan mencari tempat yang lebih tinggi di kawasan puncak, karena khawatir terjadi gempa susulan dan terjadi tsunami. Kami hanya khawatir dan berjaga-jaga,” kata seorang warga Mamuju, ditemui di
kawasan puncak di Kabupaten Mamuju, Jumat malam.

Selain di kawasan puncak, sebagian warga juga terlihat sempat mengungsi di masjid kawasan Kantor Gubernur Sulbar.

Sementara itu, dari pantauan pada Jumat malam, di sejumlah jalan di Kabupaten Mamuju dipadati oleh warga yang panik dan hendak mengungsi di kawasan yang lebih tinggi. Jalur yang menuju keluar Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Majene juga macet akibat dipadati kendaraan warga yang ingin mengungsi.

Kasat Lantas Polres Mamuju Ajun Komisaris Polisi Edi Sartono yang ditemui di lokasi jembatan arteri yang ambles meminta masyarakat tetap tenang. Ia juga memerintahkan personelnya yang bersiaga di jalur keluar
Kabupaten Mamuju yang macet agar meminta masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing.

“Kami mengimbau warga agar tidak panik dan tetap tenang sebab jika jalanan macet akan rentan terjadi kecelakaan,” kata Edi Sartono.          

Sementara itu, kawasan arteri di sepanjang Pantai Kabupaten Mamuju pada Jumat malam juga terlihat dipadati warga yang ingin melihat kondisi air laut.

Polisi juga telah memperingatkan warga yang berkumpul di kawasan Jalan Arteri agar segera kembali ke rumah masing-masing.

“Kami juga telah meminta warga yang berada di kawasan arteri agar
kembali ke rumahnya,” ujar Edi Sartono.

Pihak BPBD Sulbar pada Jumat malam, sekitar pukul 20.30 Wita juga mengimbau warga Mamuju khususnya yang berada di kawasan Pantai Manakarra agar tetap tenang dan tidak panik.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang sebab kondisi sudah relatif aman,” kata petugas BPBD Sulbar melalui pengeras suara di kawasan Pantai Manakarra Mamuju.

(ALB)

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Lombok: Avian Brands melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Avian Brands Peduli bersama Yayasan Dompet Dhuafa, bersinergi membangun kembali wilayah gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan yang diberikan berupa bangunan hunian sementara (Huntara), sekolah darurat, masjid darurat, dan ruang sanitasi mandi cuci kakus (MCK). 

“Upaya kami untuk membangun kembali Lombok saat ini dengan memberi perhatian kepada fasilitas bangunan-bangunan vital dan utama seperti hunian para korban gempa, ruang belajar, ruang ibadah dan ruang sanitasi yang memadai,” kata Deputy Marketing Director Avian Brands Feonaldi Indrawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Avian Brands bersama Yayasan Dompet Dhuafa akan mendirikan 300 Huntara di berbagai wilayah terdampak, yaitu 100 unit di Desa Kekait Lombok Barat, 100 unit Desa Gol Lombok Utara, 10 unit di Desa Karang Kendal Lombok Utara, 90 unit Desa Sambelian Lombok Timur.

Selain Huntara, ruang ibadah dan ruang sanitasi MCK.  Avian Brands juga membangun dua sekolah darurat di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara dan Desa Kekait, Gunung Sari, Lombok Barat. Kini, dua sekolah tersebut telah beraktivitas untuk 400 pelajar mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. 

“Pembangunan sekolah darurat merupakan bentuk perhatian dan konsistensi Avian Brands di dunia Pendidikan, dengan adanya sekolah darurat kami harapkan dapat menghadirkan pengalaman suasana balajar mengajar yang lebih aman, nyaman dan anak-anak Lombok tetap mendapat fasilitas
pendidikan,” ungkap Feonaldi.

Selanjutnya direncanakan akan ada 15 sekolah darurat lainnya di Dusun Orong Kopan, Desa Menggala, Dusun Kekait, Dusun Karang Subagan Daya, Dusun Pengembuk, Kecamatan Gangga, Dusun Karang Kendal, Dusun Nipah Desa Malaka, Dusun Senjajak, Melaka, Dusun Pawang Karya, Dusun Dengan Timur.

“Sebagai penyalur dan pelaksana program, Dompet Dhuafa berterima kasih kepada Avian Brands yang telah memberi perhatian dan dukungannya untuk membangun kembali Lombok dan berharap pelaksanaan pembangunan akan berjalan lancar dan segera dapat digunakan seluruhnya untuk para korban gempa,” ujar Koordinator Social Partnership Dompet Dhuafa, Muhammad Riandy.

Pada kesempatan yang sama, Ketua RT 03 Dusun Gol, Saiful Ansori, menyambut antusias atas partisipasi dan bantuan yang diberikan oleh Avian Brands. 

“Terima kasih Avian Brands, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya untuk membangun kembali Lombok,” kata dia.

(LDS)

Bupati Lombok Tengah Ancam Nelayan Penjual Bantuan

Lombok Tengah: Bupati Lombok Tengah, Nusa Tengara Barat, HM Suhaili Fadhil Thohir mengancam nelayan yang menerima tetapi kemudian menjual konverter kit elpiji bantuan dari pemerintah. Dia meminta bantuan dari tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi.

“Saya minta kepala dusun laporkan dan catat kalau ada nelayan yang menjual bantuan yang diberikan. Bila perlu buat hukum adat kalau ada yang menjual bantuan tidak perlu dipedulikan lagi,” kata Suhaili Fadhil Thohir, seperti yang dilansir Antara, di Lombok Tengah, Kamis, 27 September 2018.

Hal itu ditegaskan Bupati Suhaili ketika membagikan 500 paket perdana konverter kit lengkap dengan dua tabung gas ukuran tiga kilogram di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut.

Menurut dia, bantuan dari pemerintah pusat untuk nelayan relatif banyak. Tidak hanya peralatan menangkap ikan, tetapi juga asuransi jiwa. Bantuan untuk nelayan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan petani. Karena itu nelayan harus memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diberikan pemerintah.

“Banyak yang sudah diberikan perahu dan peralatan menangkap ikan, tapi tetap mengeluh dan lama-lama menjual bantuan. Tapi mudahan saudara-saudaraku di Teluk Awang tidak ada yang begitu. Saya yakin semuanya manut,” ucap Suhaili.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alimuddin Baso, menyebut pembagian paket perdana konverter kit bahan bakar minyak ke elpiji merupakan upaya pemerintah mengurangi penggunaan BBM yang harganya relatif mahal dan kurang ramah lingkungan.

Paket konverter kit elpiji yang diberikan kepada 500 nelayan di Kabupaten Lombok Tengah, terdiri atas beberapa komponen, yaitu mesin penggerak, konverter kit, as panjang, baling-baling, dua unit tabung elpiji ukuran tiga kilogram, as panjang dan baling-baling, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer).

Sebanyak 25.000 nelayan di 55 kabupaten/kota menjadi sasaran penerima bantuan pada 2018. Termasuk di dalamnya lebih dari 2.000 nelayan di NTB. “Saya berharap bantuan konverter kit elpiji tersebut bisa menghemat ekonomi bagi keluarga nelayan. Jadi mohon dijaga dan jangan dijual karena dibeli dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat,” katanya.

(SUR)

Kabupaten Tangerang jadi Tuan Rumah Porprov Banten

Tangerang: Kabupaten Tangerang ditunjuk menjadi tuan rumah dalam pekan olahraga provinsi (Porprov) V Banten 2018. Sejumlah persiapan mulai dari fasilitas cabang olahraga dan layanan kesehatan mulai dikebut pengerjaannya oleh panitia penyelenggara di bumi Jawara ini.

“Dalam Pporprov ke V Banten 2018 ini, panitia menyiapkan 2.480 medali di antaranya, 241 medali emas, 241 medali perak, dan 958 medali perak, dari 39 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan,” kata ketua panitia Maesal Rasyid, dalam Press conference & chef de mission meeting di BSD City, Kabupaten Tangerang, Rabu 26 September 2018.

Maesyal menjelaskan, untuk pelaksanaan Porprov ke V Banten 2018 akan dimulai pada 4-11 November 2018, yang diikuti oleh kota/kabupaten se-Banten.

“Dalam Porprov kali ini akan diikuti atlet dan official sebanyak 370 orang. Kami juga telah menyiapkan 6 fasilitas layanan rumah sakit,” kata pria yang juha merupakan Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang. 

Bupati Tangerang Zaki Iskandar menambahkan, untuk persiapan fasilitas olahraga yang telah dibangun sudah mencapai tahap akhir.

“Mudah-mudahan sebelum akhir Oktober 2018 sudah siap dan sudah dilakukan percobaan terlebih dahulu sebelum pertandingan dimulai,” ucap Zaki.

Zaki menjelaskan, untuk target minggu ke tiga di bulan Oktober, telah masuk ke tahap travel venue yang sedang di bangun.

“Saat ini dalam progres tahap akhir yaitu stadion sepak bola, kemudian lapangan softball, voli dan voli pasir, lapangan menembak, dan panjat tebing. Kalau untuk fasilitas renang dan olahraga bela diri itu sudah siap semua,” jelasnya.

Sebagai tuan rumah dalam Porprov tahun ini, Zaki menambahkan, targetnya menjadi juara umum. Akan tetapi itu semua diraih dengan ajang kompetisi yang sportif. 

“Sebagai tuan rumah mengharapakan juara umum dalam kompetisi itu. Tapi itu benar-benar diraih oleh para atlet-atlet binaan kita,” katanya.

Press conference & chef de mission meeting tersebut dihadiri oleh Bupati Tangerang Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Ketua KONI Provinsi Banten Rumiah Kartoredjo, dan perwakilan KONI Kota dan Kabupaten se-Banten.

(ALB)

Bos ABU Tours Keberatan atas Tuntutan Jaksa

Makassar: Bos perusahaan travel umrah ABU Tours Hamzah Mamba menyampaikan nota keberatan sebagai terdakwa pada sidang lanjutan perkara dugaan penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 26 September 2018.

Hendro Saryanto, penasihat hukum Hamzah Mamba, membacakan empat pokok nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Poin pertama menyatakan JPU salah menerapkan hukum.

ABU Tours dan para jemaah dan agen disebut sebagai mitra keperdataan. Keduanya terlibat perikatan peranjian jual-beli paket umrah. Sedangkan di pengadilan, JPU menempuh jalur pidana.

“Tidak dipenuhinya kewajiban ABU Tours untuk memberangkatkan 96.976 orang jemaah umrah adalah wanprestasi di dalam lapangan hukum perdata. Bukan pidana,” kata Hendro.

Pada pokok selanjutnya, Hendro menyebut perkara Hamzah Mamba sebagai dakwaan ‘Error in Persona’. Dalam perkara ini, semestinya jemaah umrah berhubungan dengan korporasi bernama ABU Tours. Jika JPU ingin mempidanakan perkara, perusahaan yang bertanggungjawab. Bukan terdakwa Hamzah sebagai pribadi.

Pokok ketiga membahas dakwaan yang bertentangan dengan KUHAP. Alasannya antara lain, barang bukti dalam dakwaan diambil atau disita secara melawan hukum oleh penyidik. Barang bukti antara lain rumah terdakwa dan kantor ABU Tours di Makassar.

“Penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak diperintah dalam Surat Perintah Penggeledahan dan izin dari pengadilan setempat,” kata Hendro.

Pada pokok keempat, penasihat hukum menganggap surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Salah satunya, tidak jelas aturan mana yang dilanggar soal biaya penyelenggaraan ibadah umrah. Kementerian Agama menerbitkan aturan standarisasi biaya umrah pada tahun 2018, sedangkan ABU Tours telah menerapkan biaya promo sejak tahun 2015.

“Dengan kata lain, pada saat ABU Tours menetapkan harga promo, Kementerian Agama belum menetapkan standar harga,” ujar Hendro.

Tuntut Bebas

Atas pokok keberatan tersebut, terdakwa Hamzah Mamba meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan delapan poin tuntutan. Poin utama, hakim diharap mengabulkan semua keberatan terdakwa, dan menyatakan perkara sebagai perdata.

“Memerintahkan JPU agar segera mengeluarkan terdakwa dari Rutan Klas I Makassar, memerintahkan JPU mengembalikan seluruh barang bukti kepada ABU Tours,” bunyi amar tuntutan penasihat hukum.

Sidang lanjutan ABU Tours dilanjutkan pada Rabu 3 Oktober pekan depan. Agenda selanjutnya mendengarkan tanggapan JPU atas nota keberatan terdakwa. Setelah itu hakim bakal menetapkan putusan sela, apakah melanjutkan atau menghentikan proses persidangan.

Dalam dakwaannya, Hamzah Mamba diduga merugikan 96.976 calon jemaah umrah ABU Tours. Dia diduga menyelewengkan uang setoran umrah senilai Rp1,2 triliun lebih, karena tidak memberangkatkan jemaah. Uang itu digunakan untuk hal lain di luar kepentingan jemaah.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang.

(ALB)

‘Sarah si Doel’ Jenguk Korban Penyekapan di Makassar

Makassar: Aktris Cornelia Agatha berkunjung ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), di jalan Anggrek Raya kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa petang, 25 September 2018. Dia menjenguk tiga anak korban penyekapan oleh orang tua angkat yang untuk sementara dititip di sana.

Cornelia yang populer dengan karakter Sarah di sinetron ‘Si Doel Anak Sekolahan’ berkesempatan  bertemu dengan ketiga anak. Masing-masing AW, 11, US, 5, dan DV, 2. Dia juga memberikan mereka paket berisikan sejumlah barang kebutuhan anak.

Cornelia menyatakan kedatangannya ke Makassar untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kasus yang menimpa tiga anak korban penyekapan. Selama ini dia selalu mengikuti informasi seputar kasus ini lewat media massa.

“Saya cuma mau tengok anak-anak ini. Kedua, ingin mempelajari kasus ini karena saya baru kelar kuliah hukum. Saya ingin dedikasikan diri untuk anak dan membantu mereka terhindar dari kekerasan,” kata Cornelia.

Cornelia mengungkapkan, saat ini dia tengah menempuh pendidikan advokat. Ke depan, dia ingin lebih banyak terlibat dalam pembinaan  dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dia berharap kasus seperti tiga bocah di Makassar tak lagi terjadi di masa depan.

“Hancur hati saya. Sedih banget. Banyak anak-anak mengalami hal serupa yang sampai sekarang belum terungkap. Sangat tidak berprikemanusiaan,” katanya.

“Setia anak berhak untuk masa kecil yang indah, berhak untuk bisa bertumbuh kembang seperti semestinya,” Cornelia melanjutkan.

P2TP2A Makassar menampung tiga anak yang kabur dari rumah orang tua angkatnya di jalan Mirah Seruni, awal September lalu. Mereka mengaku tak tahan karena kerap disekap, disiksa, serta sering kelaparan.

Meimei, orang tua angkat mereka, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Makassar. Dia mengklaim dua dari tiga korban sebagai anak kandung. Tapi Polisi masih mengumpulkan bukti soal pengakuan itu.

“Kita masih menunggu hasil tes DNA. Sejauh ini juga belum ada dokumen yang mendukung pengakuan tersangka,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Kompol Wirdhanto Hadicaksono.

(SUR)

Peredaran Narkoba di Bali sudah Masuk Desa

Bali: Maraknya pengungkapan kasus penyelundupan narkoba dalam jumlah besar menjadi perhatian publik. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengambil langkah tegas dengan menggelar Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba, 24-26 September 2018, di Grand Mega Hotel Bali.

“Peredaran narkoba semakin menggila, tidak hanya di kota saja tetapi telah masuk ke desa-desa, bahkanmenurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) peredaran narkoba sudah masuk ke pelosok-pelosok hutan di Kalimantan, Sumatra dan lainnya” kata Asisten Deputi bidang Kepemudaan dan Olahraga Menko PMK Alfredo dalam sambutan pembukaan acara, Selasa, 25 September 2018.

Di tempat yang sama, Kepala BNN Bali Brigjen Pol Drs I Putu Gede Suastawa mengungkapkan, ada sekitar 50.000 pengguna narkoba di Bali. Pihaknya bersama pemerintah tengah berupaya sekuat tenaga dalam pembetantasannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan desa adat.

“Kami sedang melakukan upaya pemberantasan. Dimulai dari aparatur pemerintah dengan program test urine dan akan ditindak tegas pagi yang positif,” kata Putu dalam diskusi di pelatihan  ‘Pengetahuan Adiksi, Konseling dan Rehabilitasi’.

Selain bekerja sama dengan desa adat di seluruh Bali, pihaknya juga melakukan pengawalan dan pendampingan korban penyalagunaan narkoba. “Regulasi sudah diatur oleh perda, di mana setiap desa diwajibkan membentuk relawan,” ujar Putu.

Putu mengatakan, relawan dari desa adat tersebut diberi wewenang untuk memberi sanksi bagi pengguna penyalahgunaan narkoba. Tapi, bagi pengguna narkoba yang sukarela melaporkan diri akan mendapat fasilitas rehabilitasi gratis, bebas hukum dan dijaga kerahasiaannya.

Pelatihan yang ditujukan bagi kaum muda ini, telah diselenggarakan selama tiga tahun. Pada tahun 2018 ini, ada tiga pelatihan yang dicanangkan Kemenpora, yaitu di Aceh (telah terselenggara), di Bali (sedang berlangsung) dan di Jakarta (bulan depan).

(ALB)

Kemah Kampung Damai, Upaya Perkuat Persatuan di Poso

Jakarta: Sejumlah pemuda lintas iman dari berbagai wilayah di Poso, Sulawesi Tengah, mengikuti kegiatan Kemah Kampung Damai Lokakarya Penggerak Perdamaian. 

Kegiatan yang diinisiasi oleh Paritas Institute bekerja sama dengan Sekretariat Revolusi Mental Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu bertujuan mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, khususnya generasi muda di Poso.

Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Dr Rumadi Ahmad menegaskan, kegiatan tersebut sarat akan nilai Indonesia Bersatu. Menurutnya, gerakan Indonesia Bersatu bisa dilakukan ketika elemen masyarakat yang berbeda latar belakang bergabung menjadi satu kekuatan.

“Apa yang terjadi di kegiatan Kemah Kampung Damai merupakan salah satu upaya untuk membangun Indonesia Bersatu. Keanekaragaman, kebhinnekaan, dan pluralitas yang kita miliki itu sama-sama dijahit sebagai sebuah kekuatan bangsa. Bukan menjadi alat pemecah belah. Gerakan Indonesia Bersatu merupakan unsur penting dalam membangun Indonesia ke depan,” kata Rumadi, dalam keterangan tertulis, Senin, 24 September 2018.

Sementara itu, Pdt Budi Tarusu dari GKST Klasis Poso Kota, mengapresiasi kegiatan ini karena menjadi salah satu upaya menghapus pengalaman buruk yang pernah terjadi di Poso.

“Mereka telah saling mengenal satu sama lain. Setelah sebelumnya disertai berbagai prasangka terhadap teman yang ‘berbeda,’ namun mereka membuktikan sendiri bahwa prasangka itu tak benar adanya. Mereka mampu bersahabat dengan semua perbedaan di dalamnya,” kata Budi.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Poso Samsuri. Nilai dan semangat perdamaian sudah lama hidup dalam budaya Poso. “Di Poso ada semboyan Sintuwu Maroso yang artinya bersatu-padu dengan kuat,” kata Samsuri.

Samsuri berharap, kegiatan Kemah Kampung Damai mampu mererat persatuan dan kesatuan di Poso. Dia tak ingin warisan nenek moyang akan nilai persatuan dan kesatuan memudar.

“Saya berharap kegiatan yang luar biasa ini mampu menjadi pengingat agar anak-anak muda di sini tidak meninggalkan budaya dan semangat persatuan yang diwarisi oleh nenek moyang kita di Poso,” ujar Samsuri.

Kemah Kampung Damai Lokakarya Penggerak Perdamaian diselenggarakan empat hari (19-22 September 2018). Peserta kemah terdiri atas pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas hingga mahasiswa terpilih. Mereka bertemu dan berbagi kisah hidup dalam perbedaan.

(ROS)

Kapolri Diminta Usut Tindakan Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Jakarta: Kinerja kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa tengah disorot. Korps Bhayangkara dianggap melakukan tindakan represif saat pengamanan aksi mahasiswa di Bengkulu dan Medan.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kejadian tersebut. Menurutnya, pembubaran kegiatan aksi mahasiswa yang represif seperti di Bengkulu dan Medan seharusnya tak perlu terjadi. 

“Saya minta Kapolri mengusut persoalan ini. Apakah memang prosedur pengamanan aksi telah sesuai dengan protap (prosedur tetap, RED),” kata Habib, dalam keterangan tertulis, Senin, 24 September 2018.

Politikus PKS itu menegaskan, tindakan represif tidak boleh dilakukan oleh pihak keamanan saat proses unjuk rasa berlangsung. Menurutnya, apa yang dilakukan para mahasiswa adalah hak konsitusional dan biasa terjadi di negara demokratis. “Kapolri harus bertanggung jawab kepada publik atas hal ini,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mahasiswa di Medan, Sumatera Utara, dan Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mengkritisi kinerja pemerintah pusat terkait persoalan ekonomi. 

Peserta aksi menuntut stabilisasi nilai tukar rupiah, peningkatan ekspor, dan mengurangi impor. Mereka juga menuntut perbaikan harga jual komoditas pertanian, serta optimalisasi peran lembaga pemerintahan. 

(ROS)

Pemkab Sabu Didorong Kembali Operasikan Pabrik Rumput Laut

Ilustrasi. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Kupang: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua kembali mengoperasikan pabrik pengolahan rumput laut di daerah itu. Pabrik itu diharapkan dapat menampung rumput laut yang diproduksi petani nelayan setempat.

“Kami sudah mendapat laporan bahwa pabrik rumput laut di Sabu Raijua sudah tidak beroperasi lagi, dan itulah yang membuat para petani harus menjual hasil produksi mereka ke Pulau Jawa dan Makassar,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto di Kupang, Minggu, 23 September 2018.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP) membantu membangun pabrik tersebut dengan tujuan agar produksi rumput laut dijual dalam bentuk olahan. Harapannya pabrik tersebut memberi nilai tambah bagi produk yang dijual sekaligus memberi kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, pengoperasian pabrik akan mempermudah petani dalam memasarkan produk dengan harga yang lebih menguntungkan. Dia juga menilai daerah bisa menyerahkan pengoperasian pabrik tersebut ke pihak ketiga jika dapat saling menguntungkan.

Wakil Bupati Sabu Raijua Nikodemis Rihi Heke mengakui pabrik pengolahan rumput laut yang dikelola perusahaan daerah tersebut mandek karena masalah manajamen.

“(Pabrik) tidak beroperasi, tetapi kami sedang membahas kerja sama dengan pihak ketiga
untuk menghidupkan kembali pabrik yang sudah ada,” kata Nikodemus.

Pembahasan rencana kerja sama dengan pihak ketiga sudah hampir final. Tinggal beberapa hal yang belum disepakati seperti kontribusi dari pabrik untuk pendapatan asli daerah (PAD). Dia yakin pabrik sudah bisa beroperasi tahun ini.

(SUR)

Gugatan Pemilik Miras Ilegal di Papua Dikabulkan

Jayapura: Pengadilan Negeri Jayapura mengabulkan gugatan praperadilan perusahaan PT Sumber Makmur Jayapura (PT SMPJ) terhadap Pomdam XVII/Cendrawasih. TNI dinilai bersalah lantaran menyita dua kontainer berisi 1.200 minuman keras (miras) ilegal milik PT SMJP.

Kapendam XVII/Cen Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan, putusan praperadilan dibacakan pada Jumat, 21 September di PN Klas I A Jayapura. Dalam kasus ini, Pomdam XVII/Cendrawasih menjadi termohon 1 dan Satpol PP Jayapura sebagai termohon 2.

“Putusan sidang PN tersebut menyatakan perbuatan termohon 1 adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta menolak ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon,” kata Aidi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 September 2018.

Hakim praperadilan juga memerintahkan Satpol PP Jayapura segera mengembalikan miras ilegal milik PT SMPJ, serta memerintahkan kepada dua tergugat membayar biaya perkara. Aidi kecewa atas putusan ini. Ia menilai hakim tunggal praperadilan tidak mempertimbangkan kelemahan gugatan yang ada dalam berkas penolakan yang telah dijabarkan TNI.

“Pemohon tidak dapat menunjukan bukti surat asli, Surat Izin Tempat Usaha nomor :503/05440/PM & PTSP masa berlaku hingga 23 September 2018 dan 23 September 2019,” jelas Aidi.

Aidi juga menilai PT SMJP tidak dapat menunjukan bukti surat yang asli dari Surat Penunjukkan Sub-Distributor dari PT Sinar Makmur Timur Distibutor Nomor: 006/SPP/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017. PT SMJP juga tidak dapat menunjukkan Surat Penunjukan dari PT Delta Jakarta Tbk sebagai Distributor No. 010/L.SP-Distributor/Dirs/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

“Ironis, saat Kodam berupaya membantu menegakkan aturan, menyelamatkan orang kepentingan bahkan masa depan orang  banyak dari kejahatan peredaran miras ilegal, malah digugat,” ungkapnya.

Aidi menjelaskan sikap Pomdam yang menyita ribuan botol miras ilegal itu semata guna menyelamatkan warga Papua dari bahaya yang ditimbulkan miras. Langkah itu juga mengacu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua dan pakta integritas yang diteken hampir seluruh pejabat di Papua.

“Namun ternyata Perda Provinsi Papua hanya sekedar retorika tanpa makna, nyatanya tidak bisa dipakai atau diaplikasikan di lapangan,” ucap alumni Akmil 1996 ini.

Menurut dia, masalah miras di Papua adalah tanggung jawab bersama. Ia khawatir putusan ini akan berdampak terhadap peredaran miras ilegal di Papua pada masa mendatang. 

“Jika seperti ini, barang ilegal yang di depan mata tidak perlu lagi diendus, diintai, di sweeping dan lain sebagainya. Atau apakah aparat yang berwewenang hanya membiarkan barang tersebut beredar bebas ke masyarakat?” kata Aidi.

(AGA)

Mendagri: ASN Jangan Ikut Kepala Daerah Dukung Mendukung Capres

Samarinda: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dengan kepala daerah dalam dukung-mendukung calon presiden pada Pilpres 2019.

“Kepala daerah itu jabatan politis yang saat pencalonannya didukung partai
politik, jadi sah-sah saja kalau menyatakan sikap dukungan untuk capres.
Nah, kalau ASN (aparatur sipil negara) aturannya jelas, harus netral
seperti TNI dan Polri,” kata Tjahjo di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, 22 September 2018. 

Tjahjo Kumolo hadir di Samarinda untuk melantik Deputi Bidang Pengelolaan
Infrastruktur Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Restuardy Daud sebagai sebagai Penjabat Gubernur Kaltim. Restuardy mengisi sementara posisi lowong Gubernur Kaltim yang ditinggalkan Awang Faroek Ishak, karena mengundurkan diri untuk maju dalam pencalonan
anggota DPR RI pada Pemilu 2019.

“Sekali lagi saya ingatkan seluruh ASN untuk tidak terlibat dukung-mendukung atau menjadi tim pemenangan capres, karena sanksinya sangat jelas. Untuk kepala daerah yang terlibat tim kampanye, aturanya juga jelas yakni harus cuti saat ikut kampanye,” tegasnya.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah kepala daerah, baik gubernur/wagub, bupati/wabup dan wali kota/wawali mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan capres yang akan berkompetisi pada Pilpres 2019.

Seperti di Sumatera Barat ada sepuluh kepala daerah yang mendeklarasikan
dukungan capres, begitu pula di Jawa Barat sebanyak 22 kepala daerah
melakukan hal yang sama, dan beberapa kepala daerah di provinsi lain.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dua pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2018, masing-masing Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin (nomor urut 1) dan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno (nomor urut 2).

Dalam sambutan saat pelantikan penjabat gubernur Kaltim, Tjahjo Kumolo
mengingatkan semua pendukung capres untuk berkampanye secara santun dengan beradu program dan gagasan, tidak justru berkampanye negatif dengan menebar kebencian yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas keamanan.

“Jadi, mari kita lawan model-model kampanye yang seperti itu (kampanye
negatif). Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini juga tidak ada masalah,
mesra-mesra saja,” katanya.

(ALB)

16 Ribu Jiwa di Sangihe Belum Punya KTP-el

Tahuna Sulut: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara(Sulut), Ratna Lombongadil mengatakan sekitar 16 ribu  wajib KTP belum mengantongi kartu tanda penduduk elektonik (KTP-el).  

“Sekitar 16 ribu warga tersebut sebagian tinggal di Sangihe sebagian lagi berada di luar daerah karena bekerja,” kata Ratna di Sangihe, Sabtu, 22 September 2018. 

Dari jumlah tersebut katanya, hanya 10 ribu warga yang berada di Sangihe, sedangkan enam ribu warga lainnya berada di luar Sangihe. Saat ini, kata dia, pemerintah kabupaten khususnya dinas dukcapil sedang membuka pelayanan bagi masyarakat Sangihe yang berada di Manado untuk pengurusan KTP di lokasi pameran Kayuwatu. 

“Kami saat ini membuka pelayanan perekaman KTP di lokasi pameran Kayuwatu Manado untuk warga Sangihe yang ada di kota Manado dan sekitarnya,” kata dia.

Pelayanan ini, kata dia untuk membantu masyarakat Sangihe khususnya
wajib KTP yang belum bisa ke Sangihe untuk mengurus KTP. Dia menambahkan, bupati telah menginstruksikan agar perekaman KTP-E lebih ditingkatkan sebagai upaya pemerintah mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum di mana wajib pilih diharuskan memiliki KTP-E.

“Bupati telah memberikan petunjuk bagi Dukcapil agar semua wajib KTP memiliki KTP-e guna mendukung pelaksanaan tugas KPU pada Pemilu 2019 nanti,” kata dia.

(ALB)

Kemenko PMK Berkomitmen Kawal Kemajuan Rehab-Rekob NTB

Lombok: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengawal kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengawalan tersebut harus dilakukan agar implementasi kebijakan penanganan bencana dapat berjalan sesuai harapan.

“Ini adalah fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang menjadi kewenangan Kemenko PMK,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Y. B. Satya Sananugraha dalam keterangan tertulis, Jumat 21 September 2019.

Satya mengungkapkan penyusunan daftar kebutuhan rencana aksi rehab-rekon dengan melibatkan kementerian/lembaga telah dilaksanakan pada pekan lalu di kantor Kemenko PMK.

Dalam rapat itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara koordinator pembangunan di lapangan dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

“Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2018 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang ada dalam Inpres untuk mendukung secara maksimal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Seskemenko PMK.
 
Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, menambahkan list kebutuhan yang sudah dibuat harus segera ditindaklanjuti. Di mana pembangunan perumahan harus rampung pada akhir Maret 2019.

“Selain akuntabilitas, kami juga menekankan pentingnya target. Untuk fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan ekonomi harus sudah berjalan normal pada Desember 2018. ,” ungkap Seskemenko PMK dalam Rakor yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah berharap hunian sementara (huntara) untuk masyarakat yang terdampak gempa segera rampung pada Oktober nanti.

“Saya menyampaikan pesan Pak Presiden RI mudah-mudahan huntara untuk masyarakat NTB segera jadi pada bulan Oktober,” katanya.

Hingga 19 September lalu, sebanyak 17.970 rumah sudah dibongkar dan 12.721 rumah siap bangun. Selanjutnya, 172 rumah ibadah sudah dibongkar dan 122 rumah ibadah siap bangun. Kemudian 66 tempat pendidikan sudah di bongkar dan 61 siap bangun.

Adapun total bongkar sudah mencapai 52.22 persen dan siap bangun 36.96 persen. Turut hadir dalam rakor tersebut Gubernur NTB Zulkiflimansyah, Kepala BNPB Willem Rampangile, Plt Wagub NTB Siti Rohmi.

(Des)

Wali Kota Makassar Dukung Polisi Tembak Mati Begal

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menjenguk anggota polisi yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara, jalan Andi Mappaoudang Makassar, Jumat, 21 Se[tember 2018. Medcom.id/ Andi Aan Pranata.

Makassar: Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mendukung langkah tegas Kepolisian memberantas kejahatan. Pada Jumat 21 September pagi tadi, aparat Polrestabes Makassar menembak mati seorang tersangka begal.

Dukungan kepada Kepolisian disampaikan Ramdhan saat menjenguk anggota Polrestabes yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara, jalan Andi Mappaoudang Makassar, Jumat siang. Polisi bernama Bripda Yusrival Ilham terluka di leher dan lengan oleh sabetan tersangka begal yang ditembak mati.

“Saya pikir kita harus memberi dukungan yang jelas terhadap penegakan hukum yang tegas,” kata Ramdhan Pomanto di lokasi.

Ramdhan menyebut keputusan tembak ditempat merupakan pilihan tepat. Apalagi tersangka tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada aparat, sebaliknya malah membahayakan.

“Residivis ini tergolong sadis karena cenderung melukai. Polisi saja dikasi begitu, bagaimana dengan masyarkat. Saya harus mendukung kepada pihak kepolisian terkhususnya korban, beliau merupakan pahlawan masyarakat karena membela masyarakat,” jelas Ramadhan.

Sebelumnya polisi menembak mati tersangka begal bernama Kemal, di jalan Nikel Makassar, karena dianggap membahayakan nyawa petugas yang berupaya menangkapnya. Tersangka disebut menyerang petugas dengan sebilah pisau. 

“Karena mengancam keselamatan petugas dan masyarakat sekitar, tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan dua kali tembakan mengenai dada kiri,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Kompol Wirdhanto Hadicaksono.

Tersangka masuk dalam daftar operasi karena diduga kuat sebagai pelaku sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Makassar. Dia beraksi bersama tiga anggota komplotannya yang lebih dulu ditangkap. Sebelumnya tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama.

(DEN)

Kejari Periksa Saksi Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi Gempa Lombok

Mataram: Tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, kembali melanjutkan agenda pemeriksaan saksi kasus operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pemerasan proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa di Kota Mataram.

Saksi-saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan ini berasal dari kalangan pejabat DPRD Kota Mataram, antara lain Wakil Ketua Komisi IV Baiq Mirdiati, Sekretaris Komisi IV Fuad Sofian Bamasaq, dan salah seorang pendamping Komisi IV Abdul Jabar.

“Sebenarnya yang diagendakan hari ini ada empat orang dari dewan. Tapi, satu di antaranya berhalangan hadir karena masih di Bali,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram I Ketut Sumedana, Kamis, 20 September 2018. 

Satu di antaranya yang berhalangan hadir dengan alasan sedang berada
di Pulau Dewata itu merupakan anggota dari Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari.

Sumedana mengatakan saksi yang diperiksa hari ini akan kembali diagendakan pada Senin 24 September 2018. “Karena ada satu yang berhalangan hadir, makanya Senin 24 September 2018 diagendakan kembali (pemeriksaan saksi),” ujarnya.

Baca: Kader Golkar Mataram Kena OTT

Namun pemeriksaan keempat saksi, katanya, akan ditambah dengan tersangka OTT, Muhir, Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar.

“Yang jelas peran dari Komisi IV di sini adalah mereka yang mengetahui dan menentukan nomenklatur proyek di Dinas Pendidikan itu,” ucapnya.

Dalam kasus OTT ini tersangka Muhir dijerat dengan Pasal 11, Pasal
12b, dan atau Pasal 12e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jeratan pasal berlapis tersebut diberikan kepada tersangka karena tertangkap tangan menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Sudenom yang didampingi stafnya Catur Totok pada Jumat (14/9) lalu di sebuah rumah makan wilayah Cakranegara.

Uang tersebut terindikasi sebagai jatah yang diminta tersangka kepada kepala dinas setelah proyek rehabilitasi senilai Rp4,2 miliar itu disahkan dan ditetapkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram. 

Kejari Mataram telah menahan Muhir terhitung sejak Jumat (14/9) lalu. 

(ALB)

Kurir Sembunyikan Sabu di Botol Deodoran

Makassar: Aparat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap enam orang sindikat pengedar sabu dalam satu pekan terakhir. Pelaku tertangkap tangan dengan barang bukti sejumlah saset sabu siap jual.

Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar AKP Indra Waspada  mengatakan, pelaku enam pelaku ditangkap terpisah pada Jumat 14 September dan Rabu 19 September. Pelaku terdiri dari lima pria dan satu wanita.

“Pelaku rata-rata berperan sebagai kurir atau pengedar. Mereka sehari-hari ada yang berprofesi buruh harian, wiraswasta, dan ibu rumah tangga,” kata Indra di Makassar, Kamis 20 September.

Tiga kurir tertangkap dalam satu lokasi di jalan Sungai Klara, Rabu lalu. Masing-masing bernama Haeruddin, Sandi Ramba, dan Nurhikmah. Pada hari yang sama dibekuk Surya Eka Bayu di jalan Mannuruki, serta Ahmad di Kampung Sapiria. Sedangkan Andi Umar Anwar diamankan pada Jumat lalu di jalan Makmur.

Dari penangkapan pelaku, Polisi mengungkap modus baru peredaran sabu. Salah satunya dengan menyembunyikan sejumlah saset di dalam botol deodoran oleh pelaku bernama Surya. Botol itu dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengelabui petugas. 

Dari tangan pelaku, Polisi juga menyita bukti lain berupa alat timbangam digital, bungkusan saset kosong, alat isap sabu, dan telepon genggam.

“Kita dapatkan barang bukti saat menyamar hendak bertransaksi di pinggir jalan. Ada juga yang simpan sabu di rumahnya. Nanti ada yang pesan baru dikeluarkan,” ujar Indra. 

Indra menyatakan, Polisi terus berupaya membongkar sindikat peredaran narkoba di tengah masyarakat. Pihaknya mengharapkan laporan maupun informasi dari masyarakat. Adapun pelaku yang tertangkap tengah diperiksa untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita masih mengembangkan (penyelidikan) lebih lanjut. Pelaku yang tertangkap terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun,” kata Indra.

(ALB)

Psikolog Dampingi Bocah Korban Penyekapan ke Sekolah

Dua bocah mengaku kabur dari rumah toko yang menjadi orang tua angkat menyekap mereka di Makassar, Medcom.id – Andi Aan Pranata

Makassar: Dua bocah yang menjadi korban penyekapan di Makassar, Sulawesi Selatan, kini bersekolah. Mereka pun mulai mengakrabkan diri dengan teman-teman baru di sekolah tersebut.

OW alias AW, 11, duduk di bangku kelas IV SD. Sedangkan US masuk ke kelas 1 SD. Mereka menempuh pendidikan di sekolah yang sama.

“Mereka tengah beradaptasi dengan lingkungan baru,” kata Seni Wati, kepala sekolah tersebut.

Sejumlah psikolog mendampingi mereka masuk sekolah di hari pertama. Psikolog membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

OW dan US merupakan dua bocah yang disekap ibu angkatnya di sebuah rumah toko di Jalan Mirah Seruni, Kota Makassar. Selain mereka, satu anak lain juga menjadi korban yaitu DV yang berusia dua tahun.

Mereka kabur dari rumah toko itu pada Minggu, 17 September 2018. Mereka mencungkil gembok dengan menggunakan sebatang besi.

Setelah itu, mereka melarikan diri. OW sempat terpisah dari dua bocah lain. Sementara US dan DV dibawa warga ke Rumah Aman Asugan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar. Beberapa hari kemudian, petugas menemukan OW.

Mereka kini mendapat perawatan dari Pemerintah Kota Makassar. Kejadian itu juga mengakibatkan mereka trauma. Namun, kondisi psikologi mereka berangsur membaik sehingga dapat bersekolah.

Baca: Tiga Bocah Kabur karena Mengaku Disekap Ibu Angkat

Mereka mengaku kabur dari rumah toko itu lantaran tak tahan lagi disekap. Mereka juga mengaku kerap tidur bersama anjing.

Baca: Tiga Bocah yang Disekap Dipaksa Tidur dengan Anjing

Sementara itu, Meimei, ibu angkat mereka, ditangkap polisi. Ia ditetapkan sebagai tersangka.

Lihat video:
 

(RRN)

Polda Perketat Pintu Masuk Bali

Denpasar: Kepolisian Daerah Bali memperketat pengamanan menuju pintu masuk Pulau Dewata, khususnya yang berada di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai. Pengamanan dilakukan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, 8-14 Oktober 2018.

“Polda Bali sudah menginstruksikan sejumlah anggota dimasing-masing wilayah penyangga pintu masuk Pulau Bali baik itu dari ujung barat, hingga timur Pulau Dewata agar melakukan pengamanan pintu masuk Bali,” kata Waka Polda Bali Brigjen (Pol) I Wayan Sunartha di Denpasar, Rabu, 19 September 2018. 

Selain itu, Polda Bali sudah membentuk sembilan satuan tugas (satgas) pengamanan diantaranya pengamanan Bandara Ngurah Rai Bali, satgas pengamanan hotel dan satgas rute para delegasi Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank/WB) yang terus digelar menjelang kegiatan internasional itu.

Dia mengatakan, Polda Bali siap melakukan pengamanan terhadap kurang lebih 15.000 peserta VVIP yang datang kepertemuan IMF-WB nanti yang juga bekerjasama dengan Kodam Udayana dalam melakukan pengamanan wilayah Pulau Bali.

“Sebelum pertemuan IMF-WB ini berlangsung, segenak anggota kepolisian di Pulau Dewata juga sudah melakukan operasi rutin yang ditingkatkan guna
menunjang pelaksanaan pengamanan IMF-WB,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan lainnya seperti aksi demo saat IMF-WB berlangsung, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat, tokoh adat agar kepada warganya agar bisa menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, tanpa harus melakukan aksi turun ke jalan menjelang pertemuan IMF-WB.

Namun Polda juga melakukan langkah-langkah lain jika ada tindakan gangguan keamanan yang dapat mengganggu pelaksanaan perteuan IMF-WB ini karena Bali membawa nama bangsa dalam kegiatan internasional ini.

“Polda Bali juga sudah memperkuat barisan terhadap masuknya kelompok-kelompok yang mungkin memiliki niat mengganggu kegiatan di Bali,” ujarnya.

Hal ini sangat penting mengingat kegiatan ini akan dihadiri puluhan kepala negara dan pemerintahan, baik itu “minister of finden”, pemerintah bank dunia, “chief executive officer” dan “chief financial officer”.   “Akan ada 189 negara yang datang ke Bali dengan jumlah peserta VVIP kurang lebih 15.000, dengan jumlah stafnya yang mencapai 20.000 orang lebih,” katanya.

Karena itu, Sunartha mengajak masyarakat di Pulau Dewata bersama-sama untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Bali sehingga berjalan dengan aman, kondusif dan sesuai filosofi “ajeg bali”.

“Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan IMF-WB ini dapat
berjalan dengan sukses,” katanya.

(ALB)

BPJS Ketenagakerjaan Gaet Pekerja Informal

Kutai Kartanegara: Negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hadir melindungi pekerja sektor informal melalui berbagai program. Kebijakan itu merupakan wujud implementasi Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengakui mayoritas peserta BPJS Ketenagakerjaan selama ini merupakan pekerja formal. Hal itu karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan kelanjutan dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Namun, kini perusahaan asuransi pelat merah ini merangkul seluruh pekerja informal termasuk petani, nelayan, pengrajin hingga pedagang kaki lima.

“Siapa pun yang bekerja di sektor formal maupun informal, entah itu nelayan, petani, pengrajin. Oleh karenanya, negara hadir di sini. Dalam UU BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk melaksanakan itu,” kata Ilyas, ditemui di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 18 September 2018.

Program ini disambut hangat Tris, penjual gado-gado di Desa Loa Duri Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Selatan. Dia mengaku menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan demi mendapatkan jaminan perlindungan, khususnya kecelakaan.

“Supaya aman. Ini kan perlindungan. Kalau ada apa-apa di jalan kan ada yang menanggung,” kata wanita paruh baya itu saat ditemui Medcom.id.

Santoso, seorang pekerja buruh bangunan di desa yang sama juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, kebijakan itu sangat berpihak pada mereka yang mayoritas masuk dalam kelompok menengah ke bawah.

“Kalau kita kan sehari-hari di jalan. Siapa tahu ada musibah. Kalau terjadi, kan ada perlindungan. Kalau tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan ini nanti (risiko) ditanggung sendiri,” kata Santoso.

Untuk Anda ketahui, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan empat program, yakni kecelakaan kerja, jaminan hari tua (JHT), kematian, dan pensiun. Setiap program bisa diikuti oleh pekerja. Bagi pekerja informal hanya diwajibkan memilih dua dari empat program, disesuaikan dengan penghasilan.

(Des)

BNNP Banten Musnahkan Narkoba Senilai Rp30 Miliar

Tangerang: Sebanyak 7 kilogram sabu dan 65 ribu butir ekstasi dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten, Selasa, 19 September 2018. Pemusnahan narkoba senilai Rp30 miliar dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator.

Kepala BNNP Banten Brigjen Nurochman mengatakan, sebelum dimusnahkan narkoba terlebih dahulu di uji laboratorium oleh tim Dokpol Polda Banten.

“Ini seperti pembakaran kremasi, membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, sampai hangus. Semua kita musnahkan, dari penyitaan yang telah kami tangkap,” ujar Nurochman, Selasa 18 September 2018.

Menurut Nurochman, puluhan ribu ektasi itu berasal dari Belanda. Sedangkan sabu, di impor dari Taiwan. Peredarannya, dikendalikan oleh seorang napi di Rutan Salemba, Jakarta.

“(Pelaku di Rutan Salemba) belum bisa kita sampaikan, karena masih pendalaman oleh BNN Pusat. Karena ini terkait jaringan. Jaringan ini sangat penting sekali,” kata Nurochman.

Barang haram itu merupakan hasil sitaan BNNP Banten setelah membongkar pengiriman narkoba menggunakan jasa kargo di Kota Tangerang, pada 24 Agustus 2018. 

Narkoba itu akan diedarkan oleh Mulyadi alias Ariyanto, seorang sales bir, melalui perintah seorang napi di Rutan Salemba, Jakarta.

Pengungkapan pengiriman sabu dan ekstasi di wilayah Kota Tangerang, yang dikirim melalui jasa kargo, merupakan lanjutan dari pengungkapan narkotika di wilayah Dumai, Riau.

Pelaku dikenakan Pasal 114 ayat 2, Pasal 112 ayat 2, Pasal 132 ayat 1, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(ALB)